Sumenep - Setiap rupiah yang bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) maupun APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) sejatinya merupakan amanah publik yang harus dipertanggungjawabkan hingga pada tingkat pekerjaan terkecil di lapangan. Namun dalam praktiknya, transparansi dan pemerataan pembangunan kerap tersendat oleh tembok birokrasi yang tebal.
Sorotan kini tertuju pada Pemerintah Provinsi Jawa Timur di bawah kepemimpinan Gubernur Khofifah Indar Parawansa. Pada periode kedua pemerintahannya dengan tagline “Jatim Tangguh Terus Bertumbuh”, pembangunan infrastruktur di wilayah kepulauan Kabupaten Sumenep dinilai belum tersentuh secara serius.
Di tengah gencarnya narasi pembangunan konektivitas antarwilayah yang kerap dipublikasikan pemerintah provinsi melalui berbagai media, fakta di lapangan menunjukkan kondisi yang berbeda. Lima wilayah kepulauan Sumenep, Raas, Sepudi, Kangean, Sapeken, dan Masalembu, disebut justru mengalami marjinalisasi pembangunan.
Keluhan masyarakat kepulauan kini mencuat ke ruang publik. Kondisi jalan di berbagai titik dilaporkan semakin rusak dari waktu ke waktu. Banyak ruas jalan berlubang, berubah menjadi kubangan lumpur saat musim hujan, bahkan ada yang hancur total. Situasi ini melumpuhkan akses vital masyarakat, menghambat aktivitas ekonomi, mengganggu akses pendidikan, serta meningkatkan risiko kecelakaan.
Ketua DPD Persatuan Wartawan Republik Indonesia (PWRI) Jawa Timur, Moh Ridwan, menyampaikan kritik keras terhadap minimnya perhatian Pemerintah Provinsi terhadap wilayah kepulauan tersebut.
Menurutnya, Raas, Sepudi, Kangean, Sapeken, dan Masalembu adalah bagian sah dari Provinsi Jawa Timur yang semestinya memperoleh perlakuan pembangunan yang setara.
“Jika hanya mengandalkan APBD Kabupaten Sumenep, jelas tidak cukup untuk membangun infrastruktur jalan di wilayah kepulauan seperti Raas, Sepudi, Kangean, Sapeken, dan Masalembu. Tanpa dukungan provinsi, jangan berharap kondisi jalan di wilayah ini akan membaik,” tegas Ridwan, Senin (9/3).
Ridwan juga mempertanyakan sejauh mana perhatian Gubernur Jawa Timur terhadap pembangunan di lima kepulauan tersebut. Ia menilai selama dua periode kepemimpinan, perhatian terhadap infrastruktur kepulauan masih sangat minim.
Menurutnya, banyak ruas jalan di kawasan kepulauan yang bertahun-tahun tidak tersentuh pembangunan. Sebagian bahkan masih berupa jalan tanah yang berubah menjadi genangan air saat hujan dan lautan lumpur saat kemarau.
“Kondisi ini bukan hanya menyulitkan mobilitas masyarakat, tetapi juga menghambat distribusi barang, mengganggu aktivitas pendidikan, dan pada akhirnya menekan pertumbuhan ekonomi masyarakat kepulauan,” ujar Ridwan yang juga merupakan putra daerah Sumenep.
Ia mengungkapkan bahwa berbagai upaya telah dilakukan, termasuk mengirimkan surat permohonan bantuan anggaran dan dukungan teknis kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Namun hingga kini, respons yang diterima selalu sama—alasan keterbatasan anggaran atau proses birokrasi yang tidak jelas.
“Kami sudah berulang kali menyurati kantor gubernur. Jawabannya selalu keterbatasan anggaran atau proses yang tidak jelas. Seolah-olah Sumenep bukan bagian dari Provinsi Jawa Timur,” katanya dengan nada tajam.
Ridwan menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur di wilayah terpencil bukan semata tanggung jawab pemerintah kabupaten. Pemerintah provinsi, menurutnya, memiliki tanggung jawab langsung untuk memastikan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah.
“Kami bukan anak tiri. Jangan abaikan suara masyarakat kepulauan. Suara rakyat kepulauan juga bagian dari mandat politik yang mengantarkan pemimpin pada posisinya hari ini,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa kawasan kepulauan, khususnya wilayah Kepulauan Sapeken, memiliki potensi sumber daya alam termasuk sektor migas yang turut memberikan kontribusi ekonomi bagi daerah.
“Seharusnya gubernur memiliki komitmen kuat memastikan kesetaraan pembangunan, bukan hanya fokus pada kota-kota besar di wilayah daratan,” tambahnya.
Ridwan menegaskan masyarakat kepulauan tidak membutuhkan janji politik yang berulang, melainkan tindakan nyata.
“Kami tidak butuh janji indah di atas kertas. Kami butuh tindakan nyata sekarang juga. Gubernur harus turun langsung melihat kondisi di lapangan dan memastikan ada alokasi anggaran yang layak untuk pembangunan jalan di kepulauan Sumenep,” ujarnya.
Jika tidak ada langkah konkret dari pemerintah provinsi, Ridwan menegaskan masyarakat kepulauan siap menyuarakan aspirasi mereka secara terbuka.
“Jika kondisi ini terus diabaikan, masyarakat kepulauan tidak akan tinggal diam. Kami siap menyampaikan aspirasi secara terbuka, termasuk melakukan aksi di depan Kantor Gubernur Jawa Timur,” tandasnya.(sang)
