SUARA NEGERI | JAKARTA — Haleon Indonesia membagikan temuan dari Health Inclusivity Index (HII), sebuah indeks yang memberikan perspektif berbasis data untuk memahami kondisi inklusivitas kesehatan di Indonesia secara lebih menyeluruh.
Temuan indeks tersebut dibahas dalam sebuah forum diskusi bersama Kementerian Kesehatan, BPJS Kesehatan, dan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI). Menyoroti bagaimana hasil kajian ini dapat melengkapi agenda Transformasi Sistem Kesehatan Nasional, khususnya dalam memperkuat upaya promotif dan preventif. Termasuk, meningkatkan layanan kesehatan primer, serta menekan beban pembiayaan jangka panjang akibat penyakit yang dapat dicegah.
HII, yang dikembangkan oleh The Economist Impact dengan dukungan Haleon, mengukur sejauh mana 40 negara mampu memungkinkan masyarakatnya untuk mengakses dan memperoleh manfaat layanan kesehatan.
Salah satu temuan paling krusial dari indeks ini menunjukkan bahwa tantangan dalam inklusivitas kesehatan berdampak langsung pada ketahanan ekonomi suatu negara. Peningkatan literasi kesehatan saja berpotensi menghasilkan manfaat ekonomi hingga Rp47 triliun (USD 2,9 milyar) per tahun. Mengingat rendahnya literasi kesehatan berkaitan dengan biaya layanan kesehatan per individu yang hampir tiga kali lebih tinggi dibandingkan mereka yang memiliki pemahaman kesehatan yang baik.
Dita Novianti Sugandi Argadiredja, S.Si., Apt., MM, Direktur Produksi dan Distribusi Farmasi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, menyatakan, "Kami senantiasa menyambut kolaborasi multi-sektor untuk mendorong masyarakat Indonesia memiliki pengetahuan dan kepercayaan diri untuk mengelola kesehatan mereka sendiri. HII ini memberikan wawasan berharga tentang kesenjangan yang masih ada dalam layanan primer dan program promotif–preventif. Ini mengingatkan kita bahwa inklusivitas adalah prioritas kesehatan masyarakat sekaligus ekonomi. Memperkuat layanan primer dan peningkatan pemahaman kesehatan akan tetap menjadi inti dari upaya kami agar masyarakat dapat menavigasi sistem dengan lebih efektif dan mendapatkan manfaat penuh darinya,” katanya, pada Kamis, 18 Desember 2025.
“Dalam perpektif Kementerian Kesehatan, inklusivitas adalah prinsip dasar pembangunan kesehatan yang memastikan bahwa tidak ada seorang pun yang tertinggal. Penguatan layanan primer yang mengutamakan promotif dan preventif adalah upaya yang harus dilakukan terutama dalam transformasi kesehatan. Komunikasi, informasi, dan edukasi kepada masyarakat (literasi digital) perlu terus ditingkatkan termasuk dalam melakukan self care (swamedikasi). Swamedikasi ini dapat digunakan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat, mencegah penyakit, menjaga kesehatan dan mengurangi beban fasilitas kesehatan,” imbuhnya.
Selain keuntungan ekonomi tahunan yang bisa dihasilkan oleh peningkatan literasi kesehatan, Indeks ini mengungkap keuntungan ekonomi ketika Indonesia berhasil membuat kesehatan menjadi lebih inklusif pada beberapa area berikut:
• Memperbaiki kualitas udara sesuai dengan standar PM2.5 yang ditetapkan WHO dapat mencegah hampir 160.000 kematian setiap tahun dan membuka manfaat ekonomi tahunan hingga Rp35 triliun bagi negara.
• Meningkatkan kesehatan mulut dapat menghasilkan penghematan nasional sebesar Rp121 triliun, atau bahkan Rp211 triliun, jika intervensi ditargetkan kepada mereka yang paling membutuhkannya.
• Penyakit gusi erat kaitannya dengan diabetes tipe 2. Karenanya, penanganan penyakit gusi dapat mengurangi biaya diabetes tipe 2 hingga Rp25 triliun selama sepuluh tahun ke depan.
• Memperkuat pencegahan gangguan muskuloskeletal dan osteoporosis dapat menambah keuntungan tahunan gabungan sebesar Rp12,5 triliun.
Berbicara mengenai potensi keuntungan yang belum tergali pada saat tersebut, Dhanica Mae Dumo-Tiu, Presiden Direktur Haleon Indonesia, menekankan bahwa inklusivitas harus menjadi inti dari babak baru reformasi kesehatan Indonesia.
“Temuan ini mengingatkan kita bahwa kemajuan kesehatan dapat terjadi ketika masyarakat merasa percaya diri dan dilibatkan dalam pengelolaan kesehatannya sendiri. Di Haleon, fokus kami adalah memberdayakan lebih banyak masyarakat Indonesia dengan pengetahuan dan alat yang mereka butuhkan untuk mengelola kesehatan sehari-hari. Peningkatan literasi kesehatan, perluasan akses brand kami, serta kemitraan dengan berbagai organisasi dan tenaga kesehatan merupakan bagian penting dari komitmen kami. Tujuan kami adalah membantu jutaan orang untuk lebih terlibat dalam upaya mencapai kesehatan yang lebih baik setiap hari, karena inklusivitas berawal dari pemahaman dan kemampuan untuk bertindak,” pungkasnya.
Dr. dr. Aditya Darmasurya, Analis Kebijakan Penjaminan Manfaat Primer Pratama, BPJS Kesehatan, menambahkan, “Penguatan upaya pencegahan dan literasi kesehatan merupakan kunci untuk memastikan keberlanjutan sistem jaminan kesehatan nasional. Ketika masyarakat memiliki pemahaman yang lebih baik dan mampu mengelola kesehatannya sejak dini, mereka akan lebih memanfaatkan layanan kesehatan secara tepat serta menghindari eskalasi perawatan yang sebenarnya dapat dicegah. Dari perspektif BPJS Kesehatan, kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan sektor swasta menjadi hal yang sangat penting untuk membangun sistem yang mendorong perilaku kesehatan yang lebih baik dan pemanfaatan layanan kesehatan yang lebih efisien.”
“Banyak tantangan kesehatan yang kita temui di masyarakat tidak bermula di rumah sakit atau klinik, namun jauh lebih awal, seperti di rumah, di sekolah, dan dalam keputusan-keputusan sehari-hari yang diambil masyarakat terkait kesehatannya. Keluarga perlu memiliki pengetahuan dan rasa percaya diri yang tepat agar dapat mencegah penyakit dengan lebih baik, mencari layanan kesehatan sejak dini, serta mengelola kesehatannya secara bertanggung jawab. Oleh karena itu, pencegahan berbasis komunitas sangatlah penting agar reformasi kesehatan benar-benar dapat diterjemahkan menjadi perbaikan nyata dalam kehidupan sehari-hari masyarakat,” ujar Dr. Wahyu Septiono, S.K.M., M.I.H., Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia menambahkan. (SMS | Foto: Dok. Haleon)
