SUARA NEGERI | JAKARTA — Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka melakukan penanaman padi di Desa Sidorejo, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, pada Sabtu (24/5) lalu.
Wapres dan Mentan menggunakan mesin tanam modern untuk menanam varietas padi unggul Inpari 32.
Kegiatan tersebut merupakan upaya pemerintah dalam mendukung swasembada pangan secara nasional. Pemerintah ingin memastikan bahwa kebutuhan dasar petani, seperti pupuk, irigasi, hingga alat panen, terpenuhi dengan baik agar produksi pertanian semakin meningkat.
Jauh sebelum program tersebut digulirkan Presiden Prabowo pasca dilantik tahun lalu, Ketua Kelompok Tani Gerakan Milenial Nusantara Hijau, Niken Nurma Yunita, kepada SuaraNegeri.com juga telah menggagas ihwal yang sama.
Selaras dengan gagasan Mbak Niken dalam menghadapi krisis pangan yang sudah di depan mata, Ia menyebut perlu langkah kongret untuk mengatasi kekurangan beras secara global di 2025.
"Kita harus lakukan langkah kongkret untuk mencegah dan mengatasinya," kata Niken Nurma Yunita, saat itu.
Meksipun begitu, mbak Niken berharap krisis pangan tidak terjadi di Indonesia, karena karateristik iklimnya beda.
"Namun, anomali cuaca di Indonesia ini tidak menentu, kemungkinan gagal panen masih cukup besar. Kemarau panjang gagal panen, musim penghujan ya banjir," ucapnya.
"Lahan kering di Indonesia sangat luas termasuk juga potensi untuk perluasan lahan kering, petani padi jangan hanya mengandalkan lahan sawah karena tidak semua petani memiliki lahan sawah yang memiliki irigasi, termasuk juga luas lahan sawah saat ini selalu terkonversi untuk pembangunan infrastruktur, industri, jalan raya dan perumahan," tambah Mbak Niken.
Guna mendukung program Pak Prabowo, Niken berharap petani bisa menambah penghasilan dengan memanfaatkan lahan kering untuk menanam misal padi gogo.
"Keinginan petani tersebut harus didukung juga oleh pemerintah dan para peneliti agar tersedia sebuah inovasi teknologi budidaya yang unggul, petani sangat membutuhkan varietas padi gogo yang adaptif, kuat terhadap kekeringan, penyakit, hama dan tanaman dengan harapan petani bisa panen di atas 5 ton per ha. Ketersediaan varietas padi gogo yang unggul menjadi salah satu kunci keberhasilan untuk peningkatan hasil panen," kata dia.
Mbak Niken Selaku ketua dari Kelompok Tani Gerakan Milenial Nusantara Hijau menyebut, keberadaan petani milenial sangat mutlak dan penting.
"Karena petani milenial ini harapan kita. Jumlah petani kita ada 33 juta dan 91% petani tua. Ada beberapa alasan milenial milenial tidak tertarik. 36,3% merasa tidak ada pengembangan karir atau tidak berkembang. 33% menjadi petani dianggap penuh resiko, karena jika gagal panen tidak ada penggantian," sebut Niken
Kita memang ada program program pemerintah, kata Niken, tapi belum mencakup semuanya. Sisanya lagi 20% enggan di pertanian karena penghasilannya kecil. Itu fakta. Tiga hal ini menjadi tantangan bagi kita.
"Tiga hal membuat petani milenial enggan bertani menjadi tantangan tersendiri. Maka, kita beri motivasi. Karena tanpa petani kita tidak bisa apa-apa. Petani milenial itu punya inovasi dan modifikasi teknologi pertanian. Maka program ini kita berikan kepada masyarakat, supaya awalnya bisa memperkuat di wilayah masing-masing," kata petinggi partai GERINDRA, Kabupaten Blitar ini.
Sementara itu, mbak Niken menyoroti sejumlah daerah, tidak hanya di Kabupaten Blitar yang melakukan alih fungsi lahan pertanian menjadi industri.
"Kita punya UU No 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Ini adalah aturan yang penting untuk ditegakkan sebagai wujud kepedulian kita terhadap pangan nasional," tegasnya.
Secara nasional sesuai dengan tujuan pemerintah dalam hal ketahanan pangan. Dengan terkonversinya luas lahan sawah, sebuah cara yang bisa diterapkan oleh pemerintah adalah membangkitkan kembali lahan lahan tidur termasuk lahan kering yang sangat luas di Indonesia, potensi itu perlu dipergunakan bersama-sama gotong royong bersama petani padi sawah dan petani padi kebun atau bisa di katakan petani padi gagal memproduksi gabah. Kira Kira begitu, Ujar mbak Niken.
Diperkirakan jumlah penduduk Indonesia tahun 2045 sekitar 319 juta jiwa, kebutuhan beras perbulan sekitar 3 juta ton sehingga perlu ada sebuah cara yang visioner agar import beras bisa diminimalisir, swasembada beras bisa kembali diraih.
Salah satu amanah UUD 45 adalah pemerintah bertanggung jawab dalam hal pangan termasuk juga mensejahterakan masyarakat yang di dalamnya ada petani. Sehingga potensi lahan kering yang sangat luas di Indonesia termasuk lahan tidur yang ada perlu diberdayakan, dimanfaatkan bagi petani bersama-sama dengan pemerintah untuk meningkatkan produksi gabah secara nasional menuju ketahanan pangan dan meraih swasembada beras kembali. Demikian tutur mbak Niken waktu di wawancarai di salah satu kebun jagungnya. (Red)
