Soal Pemekaran Kabupaten, Bupati Natsir Ali Siap Kolaborasi Dengan DPRD Selayar
0 menit baca
SUARA NEGERI | BENTENG — Bupati Kepulauan Selayar, Muhammad Natsir Ali, merespon aspirasi masyarakat dan sejumlah aktivis pemuda dari wilayah kepulauan agar agenda pemekaran Kabupaten dimasukkan dalam pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2030.
Menurutnya, agenda pemekaran Daerah Otonom Baru (DOB) di lima kecamatan kepulauan sudah menjadi bagian dari visi dan misi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar sejak awal masa kepemimpinannya bersama Wakil Bupati.
"Pemekaran wilayah kepulauan ini sudah tertuang dalam visi dan misi kami saat mencalonkan diri sebagai Bupati dan Wakil Bupati," kata dia, pada Sabtu pagi (28/6/2025).
"Jadi tidak perlu lagi diperdebatkan soal apakah agenda ini akan masuk ke dalam RPJMD atau tidak, karena memang seharusnya sudah masuk dan menjadi bagian penting dari rencana pembangunan jangka menengah daerah," imbuhnya.
Pernyataan ini sekaligus menjawab aspirasi dari Sulbianto, aktivis muda asal Pulau Jampea yang juga mantan Ketua Himpunan Pelajar Mahasiswa Kepulauan Selayar (HPMKS), yang sebelumnya meminta DPRD Selayar, khususnya dari daerah pemilihan kepulauan, untuk memperjuangkan masuknya agenda pemekaran dalam RPJMD.
Dorongan tersebut juga mendapat respon cepat dari kalangan legislatif. Anggota DPRD dari wilayah kepulauan, H. Yonder, bersama seluruh anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar lainnya, bahkan telah menghubungi langsung Bupati untuk memastikan agar agenda ini segera dibahas dalam forum resmi DPRD.
"Saya mengapresiasi perhatian dan semangat dari seluruh anggota DPRD, khususnya Pak H. Yonder dari dapil kepulauan, yang secara langsung menghubungi saya menyampaikan harapan masyarakat agar pemekaran ini segera dibahas bersama. Ini menunjukkan bahwa antara eksekutif dan legislatif punya pandangan yang sama," ungkap Bupati.
Lebih lanjut, Bupati menegaskan, pemerintah daerah siap berkolaborasi dengan DPRD untuk mengawal proses pemekaran hingga ke tingkat pusat, sebagai bagian dari upaya pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah kepulauan.
"Ini bukan lagi sekadar wacana. Semangat masyarakat sudah sangat jelas, dan pemerintah daerah berkomitmen untuk mewujudkannya bersama DPRD sebagai bentuk keadilan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah kepulauan," imbuhnya. (Hms/IC/Ircak)
