Akibat Kantor Desa Balang Butung Tutup, Pengamat Khawatir Potensi Konflik Makin Berkembang
0 menit baca
SUARA NEGERI | JAKARTA — Kabar Kantor Desa Balang Butung ditutup sementara oleh Kades Muslimin sebagai bentuk protes atas belum cairnya Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2025 mendapat perhatian khusus dari pengamat Kebijakan Publik Universitas Ibnu Khaldun, Gusti Anggoro.
Menurutnya, kabar ini cukup mengejutkan, sekaligus mengkhawatirkan bagi tata kelola Pemerintahaan Kabupaten Kepulauan Selayar.
"Terhambatnya pelayanan dan pembangunan desa akibat penutupan kantor desa itu dapat memicu ketidakpuasan dan potensi konflik di masyarakat," kata Gusti, saat dikonfirmasi SuaraNegeri.com pada Jumat (27/6) malam.
Dosen Fisipol ini menegaskan, penutupan kantor desa, terutama jika terjadi saat jam kerja, dapat menimbulkan kekecewaan dan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa, kecamatan lalu ke Kabupaten.
"Jika tak segera ditangani dengan segera, maka ini bisa berdampak kurang baik bagi roda Pemerintahan Natsir Ali," ujarnya.
Penasehat Prabowo bidang Otonomi Daerah ini menambahkan, bahwa Kantor Desa adalah pusat pelayanan bagi masyarakat.
"Penutupan kantor desa akan menyebabkan terhentinya berbagai pelayanan publik, seperti pengurusan surat menyurat (KTP, KK, akta kelahiran, surat keterangan), pelayanan kesehatan, informasi program pemerintah, dan lain-lain," ungkapnya.
Hal itu tak boleh terjadi, kata dia, terlalu berisiko untuk diabaikan. Benih-benih ketidak-percayaan masyarakat akan cepat menular dan itu mempertaruhkan segalanya, apalagi ini ada kaitannya dengan pencairan Alokasi Dana Desa (ADD). Ini masuk kategori wilayah rawan.
Untuk itu, Gusti berharap Pemerintah Daerah, Desa, dan pihak terkait perlu duduk bersama untuk mencari solusi terbaik terkait kendala yang ada.
"Misalnya dengan memberikan keringanan atau opsi pembayaran bertahap soal ADD. Jangan semuanya langsung di stop, kurang bijaksana juga kita. Mereka yang ada di Desa itu khan bekerja, tidak semuanya pembayar (wajib) pajak," katanya.
Lanjutnya, ada tukang sapu, staf dan pegawai rendahan yang tidak ada korelasinya dengan pajak namun menerima hukuman sanksi gaji tak dibayar karena ADD tak cair.
Dari banyak kasus persoalan ADD tak cair karena persoalan target PBB tak tercapai, diakui Gusti banyak terjadi di beberapa daerah, namun kabar soal Kantor Desa ditutup hanya karena persoalan kasus ini, menurutnya baru terjadi di Selayar.
"Saya berharap masalahnya cepat selesai, jika terlambat penanganannya, ongkosnya akan lebih mahal. Camkan itu!," pungkasnya. (R-01/Sri)
Simak Wawancara dengan Kepala Desa Balang Butung, Klik DISINI
