SUARA NEGERI | MAKASSAR — Nelayan dikawasan Kepulauan Taka Bonerate, Kabupaten Kepulauan Selayar, menghadapi tantangan serius dalam pemenuhan bahan bakar jenis solar. Berdasarkan data yang dihimpun dari enam desa utama, total kebutuhan solar nelayan di wilayah ini mencapai lebih dari 31.000 liter atau 31 ton per hari.
Enam desa yang menjadi pusat aktivitas nelayan, yakni Pulau Pasitallu, Latondu, Rajuni, Tarupa, Jinato, dan Tambuna, memiliki total 2.107 orang nelayan dan 1.369 perahu, dengan kebutuhan solar harian yang bervariasi antara 2.000 hingga 9.250 liter per desa.
Desa Rajuni menjadi desa dengan konsumsi tertinggi, yakni 9.250 liter per hari, diikuti oleh Jinato (7.750 liter), Tarupa (5.800 liter), dan Pasitallu (3.175 liter). Rata-rata konsumsi solar per perahu berkisar antara 10 hingga 25 liter per hari.
Biaya yang harus ditanggung nelayan pun tidak sedikit. Dengan harga solar yang berkisar antara Rp 11.000 hingga Rp 13.000 per liter, estimasi total pengeluaran untuk solar di kawasan ini mencapai hampir Rp 12 miliar per bulan.
Kondisi ini semakin diperumit dengan tingginya ketergantungan distribusi bahan bakar kepada pihak luar. Sebagian besar pasokan solar dibawa oleh pembeli ikan dari Kabupaten Sinjai dan Bulukumba, yang datang secara berkala menggunakan kapal besar. Sementara distribusi resmi dari ibu kota kabupaten, Benteng Selayar, masih sangat minim.
Menariknya, pembeli ikan dari luar pulau ini tidak hanya membawa solar, tetapi juga menyuplai sembako, alat tangkap, dan berbagai kebutuhan harian nelayan. Hal ini menunjukkan adanya pola ketergantungan struktural yang perlu ditangani dengan pendekatan kebijakan yang lebih menyentuh akar masalah.
Kondisi ini sering dan nyaring disuarakan oleh Arsil Ihsan, Legislator NasDem Selayar. Ia menegaskan bahwa problematika nelayan ini membutuhkan keseriusan kebijakan dari pemerintah.
"Jika pemerintah daerah serius, maka seharusnya sudah membentuk Unit Penyalur BBM Nelayan (UPBN) di titik-titik padat nelayan seperti di Kawasan Nasional Takabonerate ini," jelasnya, pada Minggu (18/5).
Menurutnya, subsidi biaya distribusi dari pusat kabupaten juga menjadi opsi penting mengingat mahalnya ongkos logistik antar pulau.
Selain itu, lanjut Arsil, nelayan di Takabonerate memang diperhadapkan pada aturan konservasi. Dimana Taman Nasional Takabonerate berada pada kewenangan Balai Taman Nasional Takabonerate.
Menurutnya, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar dan instansi terkait segera menindaklanjuti persoalan ini secara sistematis, demi keberlanjutan ekonomi nelayan dan menjaga ketahanan pangan laut daerah kepulauan Selayar. (*)
