SUARA NEGERI | JAKARTA — Pemagaran beton laut di Cilincing memperlihatkan bagaimana kepentingan korporasi lebih diutamakan ketimbang hak nelayan kecil. Padahal, sebelumnya telah ada Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 3/PUU-VIII/2010 yang menegaskan perlindungan hak nelayan.
Demikian hal itu disampaikan Pengamat Kebijakan Publik Thoriq Aziz, pada Sabtu (13/9) di Jakarta.
Oleh sebab itu, menurut Sekjen Perwari ini, Presiden Prabowo kiranya perlu mengevaluasi kembali cara-cara koorporasi memperlakukan para nelayan di tanah air.
"Merujuk pada Putusan MK No. 3/2010 kita mengetahui dengan jelas, bahwa cara koorporasi dengan membuat pemagaran beton laut di Cilincing memperlihatkan dengan tegas praktik privatisasi laut melalui skema HP3 (Hak Pengusahaan Perairan Pesisir)," kata dia.
Sebelumnya, Kesatuan Pelajar Pemuda Mahasiswa Pesisir Indonesia (KPPMPI) juga mengecam pembangunan tanggul beton yang dilakukan PT Kawasan Citra Nusantara (KCN) di wilayah pesisir Cilincing, Jakarta Utara.
Mereka menilai langkah ini bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 3/PUU-VIII/2010 yang menegaskan perlindungan hak nelayan.
Ketua Bidang Advokasi KPPMPI Jan Tuheteru, menilai Pemagaran laut Cilincing memperlihatkan bagaimana kepentingan korporasi lebih diutamakan ketimbang hak nelayan kecil yang telah diakui MK.
"Ini bukan hanya soal legalitas, tapi soal keadilan. Putusan MK sudah melindungi nelayan, tapi faktanya negara kembali mengulang kesalahan yang sama. Nelayan kecil makin tersingkir, sementara laut dijadikan komoditas," tegasnya.
Menurutnya, praktik ini telah menyebabkan nelayan Cilincing kehilangan akses ke ruang tangkap sehingga penghasilannya terancam menurun drastis.
"Waktu melaut semakin panjang, biasanya perjalanan dapat ditempuh secara lurus, sekarang harus memutar lebih jauh karena adanya pemagaran tersebut dan ini berdampak terhadap biaya solar yang semakin tinggi," imbuhnya.
Pada bagian lain, Thoriq Aziz, mengatakan pemagaran beton laut di Cilincing, dapat memberikan beberapa dampak terhadap lingkungan, baik positif maupun negatif.
"Pemagaran beton laut dapat membawa sejumlah dampak negatif bagi ekosistem dan lingkungan sekitar," sebut dia.
Tak hanya nelayan yang dirugikan, inilah dampak lingkungan akibat pemagaran beton tersebut;
Kerusakan Habitat Laut
Pemagaran dengan beton dapat merusak habitat alami yang ada di kawasan pesisir, seperti terumbu karang, padang lamun, dan hutan mangrove. Beton yang dipasang di sepanjang pantai dapat menggantikan ekosistem alami yang penting bagi kehidupan berbagai spesies laut.
Kehilangan habitat ini bisa mengancam keberadaan spesies-spesies yang bergantung pada area pesisir untuk bertelur, berkembang biak, atau mencari makan.
Gangguan pada Aliran Sedimen
Pantai yang biasanya berfungsi untuk menahan aliran sedimen dari daratan ke laut dapat terganggu karena pemagaran beton. Sedimen yang seharusnya dapat bergerak bebas di sepanjang pesisir akan terhambat oleh struktur beton ini.
Hal ini dapat mengubah proses alami pembentukan pantai dan mengganggu dinamika pasir dan lumpur yang diperlukan untuk kehidupan biota laut.
Penurunan Keanekaragaman Hayati
Beton laut yang dipasang di pesisir dapat menyebabkan penurunan keanekaragaman hayati lokal. Beton biasanya tidak dapat mendukung kehidupan organisme laut seperti batu karang atau spesies yang lebih rentan yang memerlukan struktur yang lebih alami.
Sebaliknya, beberapa jenis spesies tertentu mungkin mulai tumbuh di beton tersebut, tetapi tidak akan sebanyak atau seberagam seperti yang ada di habitat alami.
Perubahan Arus Laut dan Erosi Pantai
Pemagaran beton bisa mempengaruhi pola arus laut dan gelombang. Struktur beton yang kaku dapat menyebabkan perubahan dalam dinamika aliran air yang dapat mempercepat erosi di area yang tidak terproteksi atau di area pesisir lain yang sebelumnya lebih stabil. Erosi ini bisa menyebabkan hilangnya tanah atau lahan yang penting untuk keanekaragaman hayati atau bahkan pemukiman manusia.
Perubahan Fungsi Ekosistem
Pemagaran ini juga bisa memengaruhi fungsi ekosistem secara keseluruhan. Misalnya, penurunan kemampuan alami pantai untuk menyerap karbon, serta mengurangi kemampuan alam untuk menangkap polutan dan mengatur air. Beton tidak memiliki kemampuan alami untuk menjalankan fungsi ini seperti tanaman mangrove atau padang lamun yang biasanya ditemukan di pesisir.
Menurut informasi, tanggul beton ini dibangun PT Karya Citra Nusantara (KCN), badan usaha pelabuhan yang mengoperasikan terminal umum di Pelabuhan Marunda, Jakarta Utara.
Gubernur Pramono menyebut Pemprov DKI akan memanggil PT KCN untuk membahas masalah ini. Pramono akan meminta ruang mata pencaharian nelayan tak diganggu dari aktivitas perusahaan. (tia)
