Sarjana Menganggur Perlu Menjadi Perhatian Serius Pemerintah
0 menit baca
SUARA NEGERI | KENDAL — Jumlah pengangguran di Indonesia per Februari 2025 tercatat mencapai 7,28 juta orang, dengan 1,01 juta di antaranya adalah lulusan perguruan tinggi. Proporsi ini mencerminkan tantangan besar dalam penyerapan sarjana ke dunia kerja.
Pemerhati Ketenagakerjaan Dani Satria menekankan pentingnya peranan konkrit dari Career Development Center (CDC) dari setiap universitas.
"Seharusnya CDC di perguruan tinggi tidak hanya menjadi penghubung antara dunia kampus dengan dunia industri saja, melainkan perlu memaksimalkan career coaching dan program magang industri untuk menyiapkan lulusan agar lebih siap kerja," kata dia, di Kendal, Jawa Tengah, pada Senin (07/07/2025).
Permasalahan sarjana menganggur ini, menurut Dani, adalah bukti bahwa kuantitas lowongan kerja di Indonesia memang tidak cukup menampung para pencari kerja baru. Fenomena ini harus menjadi perhatian serius dari pemerintah agar para pengangguran terdidik ini dapat dimanfaatkan potensinya bagi pembangunan bangsa.
"Saya berharap pemerintah dapat lebih inovatif lagi untuk mencari solusi dari permasalahan ini, pasalnya masyarakat juga menantikan janji, realisasi janji 19 juta lapangan pekerjaan baru," kata Pemerhati Ketenagakerjaan Dani Satria ini.
Dani menambahkan, strategi dalam menyelesaikan permasalahan sarjana menganggur ini harus dimulai dari penguatan sektor ketenagakerjaan di dalam negeri. Pasalnya, beberapa waktu yang lalu Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Abdul Kadir Karding menyarankan masyarakat agar bekerja di luar negeri untuk mengatasi angka pengangguran di Indonesia.
Pernyataan ini disebut Dani berbeda dengan pandangan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli, yang menyebut warga negara Indonesia (WNI) tidak perlu ke luar negeri untuk mencari peluang kerja.
"Pernyataan para menteri seharusnya tidak membuat masyarakat bingung. Kementerian dan badan terkait harus lebih sejalan dalam menyelesaikan permasalahan pengangguran ini agar masyarakat tidak ragu pada program pemerintah," imbuh Dani.
Menurut Dani, pemerintah saat ini juga sedang menyiapkan program baru pada penguatan sektor ketenagakerjaan berupa rencana pembentukan Lembaga Produktivitas Nasional (LPN).
Dani menambahkan, lembaga tersebut diharapkan dapat bertugas untuk menggenjot produktivitas warga Indonesia yang akan berdampak kepada pertumbuhan ekonomi.
"Saat ini, strategi pemerintah dalam bridging antara kampus dan industri masih minim hasilnya, dan realitas di lapangan menunjukkan mismatch yang tinggi. Tanpa kolaborasi yang kuat antara perguruan tinggi, pelatihan vokasi dan dunia usaha, angka pengangguran sarjana akan terus meningkat. Harapannya Lembaga Produktivitas Nasional dapat menjadi solusi dari permasalahan ini," pungkas Dani. (*)
