SUARA NEGERI | MBD — Praktisi hukum, Fredi Moses Ulemlem mengingatkan kepada Kepala dinas dan kontraktor di Maluku Barat Daya (MBD) jangan mengotori pemerintahan Benyamin-ARI, dengan praktik korupsi.
"Jangan jadi makelar proyek dengan sistim titip proyek ambil fee, saya tahu praktik itu sudah berjalan lama, apalagi buat perusahaan, titip orang lain sebagai pimpinan perusahaan agar dapat kelola proyek," kata dia, dalam keterangan tertulis, pada Sabtu (26/7).
Menurutnya, modus seperti itu kita tahu betul selama ini, hanya pura-pura ikut tender dan seolah-olah tidak saling kenal, akan tetapi sebenarnya kita sudah tahu siapa yang menang tender.
Ia mengingatkan, Pemerintah pusat lewat Presiden Prabowo telah membuat kebijakan anggaran yakni efisiensi anggaran, dan karena itu jangan main-main dengan anggaran negara.
"Saya mengajak semua pihak di Maluku Barat Daya untuk sama-sama kita kawal anggaran negara yang digunakan untuk pembangunan daerah agar tidak bocor kemana-mana," ujarnya.
Fredi Moses Ulemlem menduga ada sejumlah orang luar yang ikut atur-atur daftar proyek, ikut-ikutan menentukan siapa dapat proyek mana.
"Tidak hanya itu, mereka juga menggunakan tangan lain untuk atur jabatan di pemerintahan, khususnya jabatan birokrasi, siapa jadi kadis, siapa jadi Kabid, siapa jadi kepala seksi dan seterusnya untuk mengamankan dan memuluskan rencana mereka," ungkapnya.
Kata Fredi, ada juga yang berperan untuk bagaimana berusaha memberikan masukan kepada Bupati, mereka pandai pandai memberikan masukan, pandai menyakinkan Bupati, saya tahu itu. Ada juga yang datang ke MBD diam-diam pakai masker, turun dari pesawat langsung masuk mobil.
Lanjutnya, mereka juga memainkan peran lain seperti menjatuhkan sesama tim yang berjuang bersama-sama menangkan Bupati tahun 2024 kemarin, mereka sebarkan cerita fiktif pada orang-orang di Tiakur. Saya sendiri mendapat itu, tanpa saya bertanya banyak yang menghubungi saya dan cerita itu.
"Saya tahu bahwa tujuan dari mereka melakukan itu adalah supaya ada jarak antara Bupati sebagai pemimpin dengan tim yang lain, yang pernah sama-sama berjuang di tahun 2024 kemarin. Dengan begitu mereka sendirilah yang dekat dengan Bupati dan leluasa mengatur proyek di Maluku Barat Daya," pungkasnya.
"Saya ingatkan kita semua, Masyarakat dan publik bahwa selama ini fee proyek, Make-up anggaran, dan rekasaya lelang adalah modus umum korupsi pada dinas-dinas pemerintah kabupaten dan kota. Yang lebih rusak dan lebih parah lagi adalah mereka yang dititipkan masuk sebagai panitia tender, itu mengerikan jagat raya pemerintahan," imbuh Fredi. (Part-1/via)
Bersambung Part -2 Suara Negeri
