SUARA NEGERI | JAKARTA — Polemik Tambang Nikel Raja Ampat terus bergulir. Kabar terakhir Komisi VII DPR minta Pemerintah menghentikan secara permanen seluruh aktivitas pertambangan nikel di wilayah Raja Ampat, Papua Barat Daya itu.
"Perlu diambil tindakan segera sebagai bentuk tanggung jawab moral, ekologis, dan konstitusional untuk melindungi salah satu kawasan geopark terpenting di Indonesia, yang juga diakui dunia internasional karena keanekaragaman hayati lautnya yang luar biasa," kata Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi PKS, Rofik Hananto, dalam keterangannya, pada Sabtu (7/6).
Menurutnya, Raja Ampat bukan sekadar wilayah administratif. Ia adalah pusat biodiversitas laut tertinggi di dunia.
"Setiap aktivitas ekstraktif seperti pertambangan nikel di kawasan ini berisiko besar merusak ekosistem yang unik, rapuh dan tak tergantikan," kata dia.
Dalam pandangan Rofik, eksploitasi tambang di kawasan konservasi seperti Raja Ampat bertentangan langsung dengan prinsip pembangunan berkelanjutan yang dijunjung tinggi oleh Indonesia dalam berbagai forum nasional dan internasional.
Rofik menilai pentingnya Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang disusun secara objektif, transparan, dan bebas dari konflik kepentingan.
"Tanpa hal ini keputusan eksploitasi tambang akan selalu menimbulkan kecurigaan publik dan dapat mengorbankan kepentingan jangka panjang bangsa," imbuhnya.
Selain alasan ekologis, aktivitas tambang di Raja Ampat juga berpotensi mengancam sumber penghidupan masyarakat lokal, terutama yang bergantung pada sektor pariwisata dan perikanan berkelanjutan.
Sementara itu, Co Founder Forum Intelektual Muda (FIM), Muhammad Sutisna mengatakan bahwa di luar pemberitaan tambang di Raja Ampat yang merugikan lingkungan dan masyarakat adat setempat, terdapat figur yang ikut terdampak secara negatif akibat pertambangan di Raja Ampat tersebut yaitu Presiden Prabowo.
"Narasi yang bernada negatif soal Raja Ampat, pasti sedikit banyak berpengaruh pada elektabilitas dan tingkat kepercayaan kepada Presiden Prabowo," kata dia.
Selain itu, lanjut dia, pada dasarnya elektabilitas presiden masih baik, tetapi tidak pada elektabilitas kabinetnya.
Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, mengatakan aktivitas pertambangan nikel PT Gag Nikel di Raja Ampat, Papua dihentikan sementara.
"Untuk sementara, kami hentikan operasinya sampai dengan verifikasi lapangan. Kami akan cek," kata Bahlil, kemarin.
Ia menyebutkan, Pembekuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) perusahaan tersebut berlaku sejak 5 Juni 2025.
"Langkah ini diambil karena banyaknya penolakan kegiatan pertambangan nikel di Raja Ampat oleh aktivis lingkungan dan aliansi masyarakat sipil karena mengancam ekosistem," sebut Bahlil.
Terkait hal ini, Plt Presiden Direktur PT GAG Nikel Arya Arditya buka suara. Ia menyampaikan bahwa perusahaan menghormati dan menerima sepenuhnya keputusan Menteri ESDM hingga proses verifikasi lapangan selesai.
"Kami memahami pentingnya transparansi dan kepatuhan terhadap seluruh regulasi pemerintahan, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat setempat," ujarnya dalam keterangan tertulis, dikutip Sabtu (7/6/2025). (via/Foto: AFP)
