JAKARTA — Posisi Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) kembali menjadi sorotan dalam lintasan sejarah politik Indonesia. Menariknya, dua sosok dari generasi berbeda, Bondan Gunawan dan Prasetyo Hadi, memiliki benang merah yang sama sebagai kader Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI).
Bondan Gunawan, yang menjabat pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid, dikenal sebagai figur aktivis dengan kedekatan kuat terhadap dinamika gerakan mahasiswa dan proses Reformasi 1998. Ia berada di lingkar inti kekuasaan saat Indonesia menghadapi fase transisi politik yang kompleks, penuh tekanan, dan ketidakpastian pada akhir 1990-an hingga awal 2000-an.
Sementara itu, Prasetyo Hadi hadir sebagai representasi generasi baru dalam panggung kekuasaan nasional. Politikus dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) ini menjabat sebagai Mensesneg sejak 2024, dalam konteks politik yang relatif lebih stabil dan terinstitusionalisasi, seiring menguatnya konsolidasi demokrasi pasca-Reformasi.
Meski berbeda zaman, keduanya memiliki kesamaan peran strategis sebagai pengelola administrasi negara dan penghubung utama antara Presiden dengan berbagai lembaga negara. Posisi Mensesneg kerap disebut sebagai “dapur” pemerintahan, ruang di mana koordinasi kebijakan, manajemen dokumen negara, serta komunikasi politik dijalankan secara intensif dan tertutup.
Perbedaan paling mencolok terletak pada latar belakang dan konteks politik yang membentuk keduanya. Bondan Gunawan tumbuh dari rahim aktivisme dan lebih dikenal sebagai figur yang bertumpu pada jaringan intelektual serta gerakan, bukan pada struktur partai formal. Sebaliknya, Prasetyo Hadi merupakan produk politik kepartaian modern, dengan basis dukungan yang terorganisir dan terlembaga dalam sistem politik kontemporer.
Pandangan menarik disampaikan oleh Bayu Sasongko, yang menilai bahwa kemunculan kader GMNI di dua era berbeda ini bukan sekadar kebetulan historis.
“GMNI sejak awal dibentuk dengan fondasi ideologis nasionalisme Soekarnois yang kuat. Dalam perspektif geopolitik Nusantara, kader-kadernya memiliki kecenderungan membaca negara bukan hanya sebagai entitas administratif, tetapi sebagai ruang peradaban. Itu sebabnya mereka relatif adaptif, baik dalam situasi krisis seperti era Gus Dur maupun dalam stabilitas seperti hari ini,” ujarnya di Surabaya Senin 6/4/2026.
Menurutnya, perbedaan karakter antara kedua tokoh tersebut justru mencerminkan fleksibilitas kaderisasi GMNI dalam menjawab tuntutan zaman. “Mas Bondan merepresentasikan era survival politik, sementara Mas Pras merepresentasikan era manajemen kekuasaan modern. Dua-duanya penting dalam siklus panjang negara,” tambahnya.
Dengan latar belakang yang berbeda, keduanya mencerminkan evolusi politik Indonesia: dari fase transisi Reformasi menuju tahap konsolidasi demokrasi yang lebih matang. Dalam konteks ini, jabatan Mensesneg tidak hanya menjadi posisi administratif, tetapi juga cermin dari dinamika kekuasaan, orientasi ideologi, serta arah kebijakan negara di setiap zamannya. (*)
