SUARA NEGERI | SELAYAR — Jalan poros nasional yang menghubungkan Pelabuhan Feri Pamatata dengan Benteng, ibu kota Kabupaten Kepulauan Selayar, saat ini hanya mendapat penanganan sementara melalui metode tambal sulam.
Perbaikan ini dilakukan menyusul kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat, yang berdampak pada keterbatasan dana untuk rehabilitasi menyeluruh.
Jalur sepanjang ±58 kilometer ini merupakan bagian dari jaringan jalan nasional di Kabupaten Kepulauan Selayar yang totalnya mencapai sekitar 91,62 kilometer. Jalan ini sangat vital karena menjadi akses utama keluar-masuk orang, barang, dan distribusi logistik dari dan ke Pulau Selayar.
Namun, kondisi jalan di sejumlah titik mengalami kerusakan berlubang yang cukup membahayakan, terutama saat malam hari karena minimnya penerangan jalan. Warga pun diminta untuk lebih waspada dalam berkendara dan mengurangi kecepatan di titik-titik rawan.
Sementara itu, permasalahan tak hanya terjadi pada jalan nasional.
Kabupaten Kepulauan Selayar juga memiliki jalan provinsi sepanjang ±112,73 kilometer dan jalan kabupaten sepanjang ±887,36 kilometer. Sayangnya, sebagian besar dari ruas jalan tersebut belum bisa diperbaiki karena keterbatasan anggaran di tingkat daerah.
"Kami sangat berharap ada perhatian lebih dari pemerintah pusat terhadap kondisi jalan di Selayar, tidak hanya jalan nasional, tetapi juga jalan provinsi dan kabupaten yang kondisinya semakin memprihatinkan," kata salah seorang tokoh masyarakat yang aktif menjadi pemerhati pembangunan di Kepulauan Selayar.
Ia menambahkan, bahwa tanpa bantuan dana tambahan atau intervensi dari pemerintah pusat maupun provinsi, banyak jalan yang akan semakin rusak dan mengganggu aktivitas ekonomi serta keselamatan masyarakat. Mengingat kemampuan anggaran daerah saat ini sangat terbatas.
Dengan kondisi geografis Kepulauan Selayar yang terpisah dari daratan Sulawesi, ketersediaan infrastruktur jalan yang layak menjadi salah satu penopang utama pertumbuhan wilayah.
"Oleh karena itu, perhatian serius terhadap kondisi jalan di kabupaten ini dinilai sangat mendesak," pungkas tokoh masyarakat yang enggan disebut jatidirinya ini. (*)
