-->
  • Jelajahi

    Copyright © SUARANEGERI.COM | Sumber Berita Terpercaya
    Best Viral Premium Blogger Templates

    Iklan Halaman Depan

    Partai Demokrat Berharap Aparat Berlaku Adil Dalam Memproses Habib Rizieq

    Suara Negeri
    12 Desember 2020, 19:40 WIB Last Updated 2020-12-12T12:40:14Z
    Partai Demokrat Berharap Aparat Berlaku Adil Dalam Memproses Habib Rizieq

    SUARA NEGERI ■ Partai Demokrat berharap aparat kepolisian dan penegak hukum yang lainnya dapat berlaku adil dalam memproses Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab yang sudah mendatangi Polda Metro Jaya.

    Begitu disampaikan Kepala Bakomstra DPP Partai Demokrat Ossy Dermawan saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, di Jakarta, Sabtu (12/12).

    "Kami berharap agar penanganan hukum dapat dilakukan oleh Polri dan aparat penegak hukum lainnya secara transparan dan adil," kata Ossy Dermawan.

    Ossy juga meminta pihak kepolisian untuk tidak mencampuradukkan antara penegakan hukum dengan politik.

    Sebab, menurut Ossy, masyarakat luas juga sangat berharap agar kasus kerumunan massa Imam Besar FPI di Petamburan dan Megamendung Bogor ini tidak dicampuri urusan politik.

    "Jangan sampai dicampur-adukkan antara penegakan hukum (law enforcement) dengan urusan politik. Ini yang menjadi harapan kami dan kami yakini ini juga yang diharapkan masyarakat luas," pungkasnya.

    Habib Rizieq mendatangi Polda Metro Jaya untuk pertama kalinya setelah panggilan pertama Selasa (1/12) dan panggilan ke dua Senin (7/12) tidak hadir.

    Polda Metro Jaya sendiri telah menetapkan Habib Rizieq dan lima orang lainnya sebagai tersangka dugaan pelanggaran protokol kesehatan terkait kasus kerumunan massa di acara pernikahan putri Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab, Syarifah Najwa Shihab di Petamburan, Jakarta Pusat.

    Penetapan tersangka ini berdasarkan hasil gelar perkara pada 8 Desember 2020. Dalam kasus ini Habib Rizieq disangkakan dengan pasal 160 KUHP dan Pasal 216 KUHP.

    Sedangkan 5 tersangka lainnya dijerat Pasal 93 UU 6/2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. (RM)




    Komentar

    Tampilkan

    Tidak ada komentar:

    Posting Komentar

    Berita Terbaru

    loading...