Jakarta — Gelombang dorongan efisiensi anggaran negara kian menguat di tengah tekanan global akibat konflik Timur Tengah. Ketua Umum Golkarians for Prabowo (GoPro), Arvi Jatmiko Vivaldi, tampil di garis depan dengan mendorong langkah berani: pemotongan gaji dan penghapusan tunjangan pejabat negara, sekaligus penyesuaian penghasilan penyelenggara pemilu.
Menurut Arvi, situasi geopolitik global, terutama ketegangan di kawasan Timur Tengah yang berpotensi mengganggu jalur energi strategis seperti Selat Hormuz, menuntut respons fiskal yang cepat, terukur, dan menyeluruh.
“Efisiensi bukan lagi pilihan, tapi kebutuhan. Semua sektor harus ikut menyesuaikan, termasuk pejabat negara dan penyelenggara pemilu,” ujarnya dalam keterangan di Jakarta, Selasa (17/3).
Dorongan ini sejalan dengan wacana yang lebih dulu diangkat oleh Partai Golkar dan Partai Demokrat, yang mendorong evaluasi total terhadap struktur gaji dan tunjangan pejabat sebagai bagian dari reformasi fiskal.
Arvi menegaskan, pemotongan gaji dan penghapusan tunjangan pejabat bukan sekadar langkah simbolik, melainkan strategi nyata untuk mengurangi beban anggaran negara. Ia menyebut, efisiensi harus dimulai dari kalangan elite sebagai bentuk keteladanan.
“Ketika rakyat menghadapi tekanan ekonomi, pejabat harus menjadi yang pertama berkorban. Ini soal keadilan dan kepercayaan publik,” tegasnya.
Tak hanya pejabat negara, Arvi juga menyoroti perlunya penyesuaian gaji di lingkungan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), khususnya setelah tahapan pemilu selesai.
Menurutnya, beban kerja penyelenggara pemilu bersifat fluktuatif. Intensitas tinggi terjadi saat Pilpres, Pileg, dan Pilkada, namun menurun signifikan setelahnya.
“Kerja paling berat itu saat pemilu berlangsung. Setelah selesai, wajar jika dilakukan penyesuaian agar lebih proporsional,” jelasnya.
Arvi turut mengusulkan skema penghasilan yang lebih adaptif dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi daerah. Pendekatan berbasis Upah Minimum Regional (UMR) dinilai dapat menciptakan keseimbangan antara efisiensi dan keadilan.
“Biaya hidup tiap daerah berbeda. Maka kebijakan penghasilan juga harus realistis dan kontekstual,” ujarnya.
Lebih jauh, Arvi menilai kebijakan efisiensi ini memiliki dimensi strategis sekaligus simbolik. Langkah pemangkasan penghasilan pejabat dinilai mampu memperkuat legitimasi pemerintah di tengah tekanan global.
“Ini bukan hanya soal angka, tapi pesan moral. Ketika pejabat ikut berhemat, kepercayaan publik akan meningkat,” katanya.
Meski mendorong efisiensi, Arvi mengingatkan agar kebijakan tersebut tetap dilakukan secara hati-hati dan tidak mengganggu profesionalisme lembaga negara, khususnya penyelenggara pemilu.
“Kita harus tetap menjaga kualitas demokrasi. Penyesuaian boleh dilakukan, tapi harus transparan dan tidak menurunkan kinerja,” tegasnya.
Arvi menutup dengan menegaskan bahwa situasi global saat ini harus dimanfaatkan sebagai momentum untuk mendorong reformasi kelembagaan yang lebih luas.
“Ke depan, sistem penggajian harus fleksibel, efisien, dan berkelanjutan. Ini saatnya kita membangun tata kelola negara yang lebih adaptif terhadap krisis,” pungkasnya. (*)
