SUARA NEGERI, Komisi IV DPR RI menjadwalkan pemanggilan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni pada Kamis (4/12/2025) untuk mempertanggungjawabkan bencana banjir bandang dan longsor yang melanda Sumatera.
DPR menyoroti temuan banyaknya kayu gelondongan yang hanyut, mengindikasikan adanya kerusakan hutan parah akibat kebijakan tata kelola yang salah.
Bencana ini diduga kuat akibat kebijakan “buka-tutup” izin yang dilakukan Raja Juli.
Bupati Tapanuli Selatan, Gus Irawan, blak-blakan mengungkap kekecewaannya karena Kemenhut kembali membuka izin penebangan pada Oktober 2025, padahal sempat dihentikan pada bukan Juli.
“Lalu saya terkejut, mungkin Oktober kalau gak salah, dibuka lagi izin itu,” kata Gus Irawan.
Kebijakan Raja Juli yang dinilai kontradiktif ini kini harus dibayar mahal dengan kerusakan lingkungan dan penderitaan rakyat.
Sebelumnya, Kader PSI Dedy Nur Palaka meminta agar Kementerian Kehutanan Republik Indonesia di bawah menteri Raja Juli Antoni tidak disalahkan atas bencana banjir bandang yang melanda sejumlah kabupaten dan kota di Sumatera Utara.
Raja Juli Antoni merupakan sekretaris jenderal PSI.
Hal tersebut disampaikan Dedy menyikapi pengakuan dari Bupati Tapanuli Selatan (Tapsel) Gus Irawan yang membongkar peran Kementerian Kehutanan dalam pembabatan hutan di wilayahnya.
(Ant/Sri/07)
