SUARA NEGERI | JAKARTA — Komisi IV DPR RI menekankan pentingnya percepatan reforma agraria untuk memberikan kepastian hukum dan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya masyarakat adat di Sumatra Barat.
Anggota Komisi IV DPR RI, Fraksi Nasdem Cindy Monica Salsabila, menyebut tanah bukan sekadar benda, tetapi sumber penghidupan dan martabat masyarakat yang telah dijaga secara turun-temurun.
"Tanah ini bukan hanya benda, tetapi tanah juga sumber dari penghidupan keluarga. Tanah ini juga merupakan martabat dari masyarakat adat yang sudah mereka jaga secara generasi ke generasi selama puluhan tahun,"kata Cindy dalam keterangannya di Jakarta, disitat pada Rabu (26/11).
Cindy menekankan bahwa keberhasilan reforma agraria harus diukur dari dampak nyata bagi masyarakat, bukan hanya jumlah sertifikat atau dokumen yang diterbitkan.
"Keberhasilan tidak diukur dari dokumen semata, tetapi dari kemampuan negara memberikan kepastian hukum dan manfaat nyata bagi masyarakat," ujarnya.
Ia mengapresiasi capaian Kementerian ATR/BPN yang berhasil mendata 113 tanah ulayat pada 2025. Namun, menurutnya, angka ini masih terlalu kecil dibanding kebutuhan nasional dan tingginya sengketa tanah.
"Target pendataan 17 bidang tanah ulayat pada 2026 sangat kecil jika dibandingkan kebutuhan nasional," ungkapnya.
Cindy mendorong peningkatan target pendataan dengan pendekatan yang lebih kontekstual terhadap masyarakat adat, agar sengketa tanah dapat diselesaikan secara efektif dan adil.
Cindy juga menekankan pentingnya koordinasi lintas lembaga, penyatuan data nasional, dan optimalisasi fungsi lembaga terkait agar reforma agraria berjalan efektif.
Dengan langkah ini, Cindy berharap reforma agraria tidak hanya menjadi program administratif, tetapi benar-benar memberikan perlindungan dan manfaat bagi masyarakat adat dan petani kecil di seluruh Indonesia. (rls/via)
