Oleh: Ridwan ’98 – Ketua Umum GEMA PUAN
Satu tahun terakhir, politik Indonesia seperti bergerak tanpa arah. Isu-isu dangkal seperti polemik ijazah palsu, drama kasus korupsi yang berhenti sebagai tontonan, hingga manuver politisi yang hanya sibuk mencari perhatian, telah menggerus kepercayaan publik terhadap demokrasi. Energi bangsa tersedot pada hiruk-pikuk tak bermutu yang tidak memberi kontribusi bagi kesejahteraan rakyat.
Kebisingan ini menjadi tanda jelas kebuntuan politik (deadlock). Para elite saling mengunci posisi, perdebatan mengeras tanpa substansi, sementara nasib rakyat dibiarkan menggantung dalam ketidakpastian.
Dalam situasi semacam ini, kita perlu kembali pada prinsip dasar bernegara:
“Republik rechsstaat, bukan machtsstaat.”
Republik hukum, bukan republik kekuasaan.
Indonesia berdiri di atas rule of law, bukan rule of noise.
Namun kenyataannya, politik kita terlalu sering bergerak ke arah machtsstaat - politik yang dikuasai ego kelompok, manuver kekuatan, dan perebutan panggung. Agar kembali kepada spirit rechsstaat, bangsa ini membutuhkan figur pemimpin yang mampu meredam tensi, menjembatani elite, dan mengembalikan fungsi politik sebagai alat ketertiban, bukan alat kegaduhan.
Dalam konteks inilah Puan Maharani menjadi relevan: figur perempuan yang memiliki keteduhan, legitimasi, dan kapasitas untuk mengembalikan arah politik nasional ke jalur konstitusional.
Pemimpin Pemersatu dalam Kerangka Rechtsstaat
Sebagai negara hukum, Indonesia memerlukan stabilitas dan komunikasi politik yang sehat. Politik yang terus gaduh tanpa produksi kebijakan hanya akan menggerus kewibawaan hukum, merusak kepercayaan publik, dan menciptakan ruang bagi dominasi kekuasaan yang tidak terkontrol.
Kehadiran Mbak Puan - yang dikenal tenang, tidak reaktif, serta tidak gemar memproduksi panasnya wacana - dapat menjadi jangkar politik yang mengarahkan kembali kehidupan bernegara kepada prinsip rechsstaat. Ia bukan simbol polarisasi, tetapi simbol keseimbangan.
Safari politik kepada Mbak Tutut, SBY, Surya Paloh, hingga Presiden Jokowi merupakan langkah rekonsolidasi yang penting. Ini bukan upaya meraih panggung, tetapi pemulihan komunikasi antar-pusat kekuatan politik untuk memastikan negara berjalan di atas prinsip hukum, bukan tarik-menarik kepentingan kekuasaan.
Menopang Stabilitas Pemerintahan Prabowo dalam Koridor Hukum
Menjadi pemersatu bukan berarti menjadi rival pemerintah. Justru sebaliknya, tokoh pemersatu menjaga agar pemerintahan tidak terseret arus politik yang destruktif.
Dengan menghidupkan kembali prinsip rechsstaat, Puan dapat membantu menciptakan iklim politik stabil yang mendukung agenda pembangunan Presiden Prabowo Subianto. Stabilitas personal antar-elite akan berpengaruh langsung pada stabilitas kebijakan publik.
Bila elite terus berkonflik, negara berpotensi terpeleset menjadi machtsstaat, di mana keputusan didorong oleh dominasi kekuasaan, bukan rasionalitas hukum. Kehadiran figur moderat yang kuat menjadi benteng agar hal itu tidak terjadi.
Momentum Perempuan Menjaga Demokrasi
Sejarah membuktikan, ketika bangsa berada dalam situasi kritis, figur perempuan sering hadir sebagai penenang, penjaga moral, dan pemersatu. Dari Kartini hingga Fatmawati, perempuan memulihkan arah bangsa ketika elite laki-laki terjebak dalam perseteruan kekuasaan.
Di tengah kebisingan politik hari ini, figur seperti Mbak Puan dapat memulihkan etika politik, menurunkan ketegangan, dan mengembalikan fungsi negara sesuai asas konstitusional: rechsstaat.
Bangsa ini sudah terlalu lama terseret arus politik yang kehilangan substansi. Rakyat membutuhkan ketenangan, kepastian, dan pemimpin yang dewasa.
Menghadirkan kembali Indonesia sebagai negara hukum membutuhkan tokoh yang bisa menyatukan, bukan memecah; menurunkan tensi, bukan menaikkannya; menjahit, bukan mengoyak.
Di tengah kebuntuan politik, figur perempuan pemersatu seperti Mbak Puan Maharani menjadi salah satu jawaban untuk mengembalikan marwah bangsa: Indonesia sebagai republik rechsstaat, bukan machtsstaat.(sa/by)
