SUARA NEGERI | JAKARTA — Pernyataan Wakapolri Komjen Dedy Prasetyo memecahkan ilusi. Orang nomor dua polri ini tampil sebagai pengkritik paling brutal terhadap institusinya sendiri sebagai koreksi diri sebelum masyarakat Indonesia lebih jauh mengkritik institusinya yang saat ini Kapolrinya masih Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Dedy secara terbuka mengakui hal-hal yang selama ini hanya dibicarakan rakyat, respon lambat, aparat brutal, pimpinan wilayah tak becus, dan kultur bobrok yang berubah-ubah.
Ia menerima dan mengakui serta menyebut kritikkan masyarakat soal Damkar lebih gesit dari Polisi sebuah penghinaan paling telak untuk Korps Bhayangkara.
Ia menegaskan police brutality merajalela, menelan korban dan banyak daerah, ia membeberkan bahwa 67% Kapolsek dan puluhan Kapolres underperfom indikasi bahwa sistem rekruitmen hingga jenjang promosi polri sedang sakit.
Sebagai praktisi hukum Fredi Moses Ulemlem setuju dengan pernyataan Wakapolri Komjen Dedy Prasetyo, itulah yang menjadi penyakit bagaimana polri dipandang buruk oleh masyarakat. Bagaimana tidak banyak kasus korupsi yang ditangani oleh kepolisian didaerah-daerah yang dipimpin oleh Kapolda dan Dirkrimsus semua hilang ditelan bumi.
Banyak kasus korupsi yang mengendap ditangan aparat penegak hukum didaerah, mereka justru menjadi benteng perlindungan bagi Korupsi, terjadi dugaan transaksional untuk melindungi kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi.
"Banyak oknum anggota polri dilevel atas yang berkhianat terhadap negara dan terhadap institusinya sendiri karena jabatan dan kewenangan bukan digunakan untuk melayani masyarakat membantu negara berantas korupsi tetapi justru sebaliknya mengeruk miliaran rupiah dari kepala-kepala daerah melalui kaki tangan kepala dan kontraktor -kontraktor besar yang adalah orang dekat dan orang kepercayaannya kepala daerah," ujarnya.
"Saya ambil contoh di Polda Maluku banyak kasus korupsi yang mengendap, diawal pemeriksaan ramai di pemberitaan media masa, tetapi dipertengahan hilang begitu saja. Kami melihat semacam ada dugaan pengkondisian terhadap segala sesuatu dengan tujuan kasusnya didiamkan," kata dia, pada Jumat (21.
Harapan kami, lanjut Moses, terhadap tim reformasi polri agar tidak hanya memperhatikan struktur polri tetapi hasil kerja dari para penyidikya disetiap Polda di Indonesia, bahkan di Mabes Polri itu sendiri.
"Tidak sedikit kita mendengar bahwa Kapolda ini, atau Dirkrimsus ini adalah orang dekat si A atau si B atau lewat jaringan lain dan itu dikomunikasikan dalam rangka pendekatan untuk pengamanan kasus korupsi yang sedang ditangani oleh aparat penegak hukum dalam hal ini penyidik," pungkasnya. (*/by)
