SUARA NEGERI | BREBES — Usai menerima rilis survei dari Charta Politika yang menyebut 77,5% Warga Brebes optimis terhadap kepemimpinan Paramitha, sejumlah aktivis dan pegiat sosial langsung angkat bicara.
"Kita perlu jernih melihat hasil survei Charta Politika yang menyebut 77,5% warga Brebes optimistis pada kepemimpinan Bupati Paramitha," kata Anom Panuluh, Ketua Yayasan Rumah Rakyat Indonesia Sejahtera, dalam keteranganya, pada SuaraNegeri.com Jumat (3/10).
"Optimisme boleh, tapi realita jauh lebih penting. Yang dibutuhkan rakyat Brebes bukan angka optimisme di atas kertas, melainkan perubahan nyata di lapangan," kata dia.
Ia menambahkan, "kita tidak bisa serta-merta menelan mentah-mentah hasil survei ini sebagai cermin kondisi nyata. Survei hanya merekam persepsi sesaat, sedangkan realitas lapangan jauh lebih kompleks,".
Faktanya, lanjut Anom, persoalan jalan rusak, harga kebutuhan pokok yang mahal, dan sulitnya lapangan kerja masih menjadi keluhan utama warga Brebes.
"Dari 300 km jalan rusak berat, baru sekitar 25 km yang diperbaiki. Itu artinya PR pembangunan masih menumpuk dan jauh dari kata tuntas," kata dia.
Di sinilah letak perbedaan mendasar: survei menggambarkan optimisme dan harapan, sedangkan fakta menunjukkan tantangan yang nyata dan berat.
"Optimisme boleh, bahkan perlu, tetapi realisme atas kondisi lapangan jauh lebih penting untuk memastikan arah pembangunan berjalan sesuai kebutuhan rakyat," ujarnya.
Ia menilai survei itu dilakukan terlalu dini, kesannya bukan untuk mengukur kinerja, tetapi lebih pada alat pencitraan politik untuk menggugah optimisme publik.
Dan justru kalau ada upaya “menggugah optimisme”, itu sekaligus mengakui bahwa ada banyak warga yang sebenarnya sedang tidak optimis, bahkan cenderung pesimis.
"Survei semacam ini bisa jadi dipakai untuk membangun citra dan menjaga elektabilitas, bukan untuk benar-benar mendengar suara rakyat," imbuhnya.
Kalau menurut saya, lanjut Anom, daripada Bupati sibuk pencitraan, apalagi sampai mengeluarkan biaya untuk survei semacam ini, lebih baik fokus pada perbaikan kinerja dan pola kepemimpinan.
"Apa esensinya jika survei terlihat baik, konten media sosial baik, pemberitaan media juga baik, tetapi fakta lapangan justru berkata sebaliknya? Bukankah itu sama saja dengan upaya pembodohan masyarakat dengan bungkus sistem pemerintahan pencitraan?," paparnya.
Masyarakat juga tidak perlu dianggap musuh ketika mengkritik. Kritik adalah tanda kepedulian, bukan serangan. Tidak usah baperan, tidak usah kagetan.
"Warga wajar menuntut jalan bagus, harga sembako terjangkau, dan pekerjaan yang layak. Itu hak mereka. Jadi, jangan balas kritik dengan pencitraan, tapi jawab dengan kinerja nyata," pungkasnya. (R/01)
