SUARA NEGERI | JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto, bertolak ke New York, Amerika Serikat, pada Jumat malam, 19 September 2025, untuk menghadiri Sidang Majelis Umum ke-80 Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB).
Menurut Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, kehadiran Presiden pada forum internasional ini merupakan agenda penting bagi diplomasi Indonesia.
Dalam jadwal resmi, Prabowo akan berpidato pada 23 September 2025 sebagai pembicara ketiga setelah Presiden Brasil dan Presiden Amerika Serikat.
Langkah ini langsung ditafsirkan sebagai upaya Prabowo untuk memposisikan Indonesia di tengah pusaran geopolitik dunia yang semakin panas.
Istana menyebutnya sebagai bukti kepemimpinan Indonesia di blok Global South.
Geopolitik hari ini bukan sekadar soal utara versus selatan, tapi juga perang dagang, teknologi, energi, hingga dominasi militer. Indonesia berada di titik rawan, di satu sisi harus menjaga relasi dengan Washington dan sekutunya, di sisi lain tetap menjalin kerja sama erat dengan Tiongkok, Rusia, serta negara-negara Selatan Global.
Pidato Prabowo di PBB akan menjadi ujian, apakah ia konsisten mendorong reformasi tata kelola dunia, atau justru terjebak dalam politik aliansi adu kuasa antarblok.
Setelah New York, Prabowo akan melanjutkan safari politik ke Ottawa dan Den Haag. Rangkaian lawatan ini menunjukkan bahwa diplomasi Indonesia bukan lagi sekadar “non-blok” seperti era Soekarno atau retorika “bebas aktif” ala Orde Baru, melainkan diplomasi “multivektor” bermain di semua meja, meski risiko terseret arus besar kekuatan global semakin nyata.
Di dalam negeri, kritik tetap keras. Rakyat masih dihimpit harga kebutuhan pokok yang mencekik, nasib buruh kontrak belum terjamin, sementara APBN yang baru disahkan DPR belum sepenuhnya berpihak pada wong cilik.
Saat itulah muncul ironi, pemimpin negeri ini bicara soal “keadilan dunia” di New York, tapi keadilan sosial di tanah air masih jauh panggang dari api.
Prabowo mungkin hendak tampil sebagai ikon Global South, tapi jangan lupa, geopolitik selalu punya wajah ganda. Bisa jadi pidato di PBB adalah pintu untuk memperkuat posisi Indonesia, tapi bisa juga hanyalah langkah untuk mengamankan kursi dalam konstelasi perebutan pengaruh global yang kian brutal. (*)
