SUARA NEGERI | JAKARTA — Panglima Kostrad periode 1998–1999, Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago hari ini resmi dilantik Presiden Prabowo sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, pada Rabu (17/9) sore di Istana, Jakarta.
Sejumlah pengamat militer menilai langkah Presiden Prabowo Subianto menunjuk Jenderal (Purn) Djamari Chaniago sebagai Menko Polkam adalah sebuah keputusan yang tepat.
"Figur Djamari sejalan dengan kompleksitas tantangan nasional dan global saat ini," kata Thoriq Aziz.
Menurutnya, posisi Menko Polkam menuntut kehadiran figur yang terbiasa dengan dinamika publik, tidak kaku, dan mau mendengar masukan dari berbagai kalangan.
"Figur Menko Polkam memang harus merupakan figur terbiasa dengan diskursus publik," imbuhnya.
Ia menyebut, Djamari adalah sosok yang tidak alergi terhadap kritik, pro demokrasi, serta mampu bekerja sama dengan presiden dan jajaran menteri di bawah koordinasinya.
"Dalam konteks itu, dengan melihat segudang pengalaman dan track record yang dimiliki, maka penunjukan terhadap Jenderal (Purn) Djamari Chaniago adalah langkah tepat," pungkasnya.
Karier Militer
Disitat dari laman TNIAD.mil.id, Djamari mempunyai karier panjang di TNI AD, berikut beberapa jabatan penting yang pernah diembannya:
Perjalanan kariernya cukup panjang, dimulai dari jabatan-jabatan lapangan seperti Komandan Batalyon Infanteri Lintas Udara 330/Tri Dharma dan Komandan Kodim 0501 Jakarta Pusat.
Setelah itu, ia menempati posisi penting di berbagai satuan, termasuk Kepala Staf Brigif Linud 18/Trisula, Komandan Brigif Linud 18/Trisula, serta Komandan Rindam I/Bukit Barisan.
Kariernya semakin menanjak ketika dipercaya menjadi Kepala Staf Divisi Infanteri 2/Kostrad, lalu naik menjadi Pangdam III/Siliwangi pada periode 1997–1998.
Puncak karier Djamari datang ketika ia diangkat sebagai Panglima Kostrad (1998–1999), kemudian menjabat Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Wakasad).
Akhirnya menutup masa dinas militernya sebagai Kepala Staf Umum TNI pada tahun 2000–2004.
Selama masa aktifnya, ia juga pernah menjadi bagian dari Dewan Kehormatan Perwira (DKP) TNI AD yang menangani kasus pelanggaran terkait peristiwa 1997–1998.
Karier Politik
Setelah pensiun pada November 2004, Djamari tidak sepenuhnya meninggalkan dunia publik.
Ia sempat duduk di Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) melalui Fraksi Utusan Daerah Jawa Barat dan Fraksi ABRI pada akhir 1990-an.
Ia pernah menjadi Komisaris Utama PT Semen Padang pada 2015–2016.
Nama Djamari sempat muncul dalam beberapa kontroversi, salah satunya saat memimpin rombongan motor gede yang terlibat insiden dengan anggota TNI di Bukittinggi pada 2020. (tas)
