SUARA NEGERI | JAKARTA — Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dinilai memiliki kemiripan dengan RAPBN awal masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada 2005.
Kesamaan itu tampak pada orientasi stabilitas makro, disiplin fiskal, peningkatan anggaran pertahanan, serta penyediaan jaring pengaman sosial.
"Baik SBY maupun Prabowo sama-sama memulai pemerintahan di tengah masa transisi yang menuntut stabilitas politik dan ekonomi. Karena itu, RAPBN awal mereka konservatif, hati-hati, dan berorientasi pada kepercayaan pasar," ujar Fredi Moses Ulemlem, pakar hukum dan politik, pada Jumat (19/9).
Pada era SBY, RAPBN 2005 fokus menekan defisit, mengurangi subsidi BBM, dan memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebagai kompensasi.
Sementara di era Prabowo, RAPBN 2026 tetap menjaga defisit di bawah 3 persen, namun menekankan program makan siang gratis, bansos reguler, serta dorongan besar pada anggaran pertahanan.
Meski serupa, ada perbedaan mencolok. SBY lebih teknokratik dengan menggandeng ekonom seperti Boediono dan Sri Mulyani, sedangkan Prabowo lebih populis, menekankan program pangan, dan ketahanan nasional.
Menurut Fredi, perbedaan gaya ini mencerminkan karakter keduanya.
"SBY membangun kredibilitas fiskal pasca krisis 1998 dengan teknokrat, sementara Prabowo mencoba menggabungkan disiplin fiskal dengan nasionalisme ekonomi dan penguatan pertahanan. Keduanya sama-sama berlatar belakang militer, sehingga stabilitas dijadikan fondasi utama," jelas Fredi.
Dengan demikian, RAPBN Prabowo 2026 bisa disebut sebagai kombinasi antara disiplin fiskal ala SBY dengan sentuhan populisme khas Prabowo.(sa/by)
