SUARA NEGERI | KENDAL — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer atau Noel terkait dugaan pemerasan pengurusan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) terhadap sejumlah perusahaan, pada Rabu (20/08/2025) malam.
KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status para pihak yang terjaring OTT, termasuk Noel. Dalam penangkapan itu, turut diamankan sejumlah uang, puluhan mobil dan motor Ducati.
"Kasus pemerasan sertifikasi K3 ini jelas merugikan negara, perusahaan dan pekerja. Sertifikasi K3 merupakan kewajiban penting untuk memastikan standar keselamatan kerja, bukan dijadikan lahan pemerasan," kata Pemerhati Ketenagakerjaan, Dani Satria di Kendal, Jawa Tengah, pada Jumat (22/08/2025).
Jika sertifikasi tersebut diperoleh melalui cara pemerasan, maka integritas sistem pemerintahan tentu akan tercederai. Peristiwa ini membuat citra ketenagakerjaan Indonesia tercoreng di mata publik dan dunia usaha.
"Fenomena di lapangan dalam mencari kerja saat ini semakin sulit, namun pejabat kementerian justru melakukan praktik koruptif seperti ini. Hal ini jelas tidak etis dan dapat meruntuhkan kepercayaan masyarakat kepada institusi ketenagakerjaan," imbuh Dani.
Perusahaan yang menjadi korban pemerasan tentu mengalami kerugian materiil yang tidak sedikit. Padahal, salah satu kunci pengentasan pengangguran ada pada iklim dunia usaha dan perusahaan yang sehat agar dapat membuka banyak lapangan kerja.
Bagi pekerja, sertifikat K3 adalah jaminan perlindungan atas keselamatan dan kesehatan di tempat kerja. Praktik koruptif ini juga berpotensi menurunkan kualitas keselamatan kerja, yang konsekuensinya bisa fatal.
Seharusnya Kementerian Ketenagakerjaan dapat memberikan contoh yang baik di tengah situasi Indonesia yang saat ini menduduki peringkat pertama jumlah pengangguran terbanyak di ASEAN. Alih-alih menjadi solusi, praktik semacam ini justru memperburuk masalah ketenagakerjaan nasional.
Seperti diketahui juga, Pidato Presiden Prabowo tentang jumlah pengangguran secara kuantitatif yang terus menurun saat HUT RI ke-80 juga perlu diimbangi dengan data kualitatif di lapangan. Dengan begitu, pemerintah benar-benar dapat memahami kondisi riil yang dihadapi oleh para perusahaan dan pekerja. (rls/sri)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar