SUARA NEGERI | JAKARTA — Menteri Luar Negeri Belanda Caspar Veldkamp mengundurkan diri setelah gagal mendapatkan dukungan kabinet untuk sanksi tambahan terhadap Israel atas serangan militernya di Gaza.
Veldkamp mengatakan pada hari Jumat bahwa ia tidak dapat mencapai kesepakatan mengenai "langkah-langkah yang berarti" dan telah berulang kali menghadapi penolakan dari rekan-rekannya atas sanksi yang sudah berlaku.
Upayanya termasuk memberlakukan larangan masuk bagi menteri sayap kanan Israel, Bezalel Smotrich dan Itamar Ben-Gvir, dengan alasan peran mereka dalam memicu kekerasan pemukim terhadap warga Palestina.
Veldkamp juga mencabut tiga izin ekspor untuk komponen kapal angkatan laut, memperingatkan "kondisi yang memburuk" di Gaza dan "risiko penggunaan akhir yang tidak diinginkan".
"Saya juga melihat apa yang terjadi di Gaza, serangan terhadap Kota Gaza, dan apa yang terjadi di Tepi Barat, keputusan pembangunan permukiman E1 yang disengketakan, dan Yerusalem Timur," ujar Veldkamp kepada para wartawan, hari ini.
Kepergiannya membuat Belanda tidak memiliki menteri luar negeri karena Uni Eropa sedang berupaya mendapatkan jaminan keamanan untuk Ukraina dan melanjutkan perundingan dengan Amerika Serikat mengenai tarif.
Setelah pengunduran dirinya, semua menteri dan sekretaris negara dari Kontrak Sosial Baru menegaskan dukungan mereka kepada Veldkamp dan mengundurkan diri dari pemerintahan sementara sebagai bentuk solidaritas.
Sementara Step Vaessen dari Al Jazeera, melaporkan perkembangan di Belanda dari Berlin, mengatakan Veldkamp mendapat tekanan yang semakin meningkat dari para anggota parlemen, terutama dari pihak oposisi yang telah meminta sanksi yang lebih ketat terhadap Israel.
Meskipun Veldkamp telah mengumumkan larangan perjalanan bagi dua menteri Israel beberapa minggu lalu, Vaessen mengatakan bahwa menteri luar negeri tersebut menghadapi tuntutan yang semakin meningkat setelah serangan Israel di Kota Gaza dan meningkatnya agresi yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah Belanda "lebih banyak lagi".
"Veldkamp juga telah mendesak penangguhan perjanjian perdagangan antara Uni Eropa dan Israel," tambah Vaessen, seraya mencatat bahwa menteri luar negeri Belanda "semakin frustrasi karena Jerman menghalanginya. Jadi, ada juga desakan dari parlemen Belanda bahwa Belanda seharusnya tidak lagi menunggu sanksi Eropa, tetapi harus menjatuhkan sanksi hanya kepada Israel."
Hubungan Eropa-Israel
Meskipun sanksi Belanda terhadap Israel terbatas, negara tersebut terus mendukung rantai pasokan jet tempur F-35 Israel.
Riset dari Gerakan Pemuda Palestina yang dibagikan kepada Al Jazeera pada bulan Juni menunjukkan bahwa kapal-kapal yang membawa komponen F-35 sering berlabuh di pelabuhan Rotterdam, yang dioperasikan oleh perusahaan pelayaran Denmark, Maersk.
Jet F-35 telah digunakan oleh Israel dalam serangan udara di Gaza, yang telah menghancurkan sebagian besar Jalur Gaza dan menyebabkan kematian lebih dari 62.000 orang sejak Oktober 2023.
Awal pekan ini, Belanda bergabung dengan 20 negara lain dalam mengecam persetujuan Israel atas perluasan permukiman besar-besaran di Tepi Barat, menyebutnya tidak dapat diterima dan bertentangan dengan hukum internasional.
Sementara itu, serangan militer Israel di Gaza terus berlanjut, memaksa warga sipil mengungsi dari Kota Gaza ke selatan di tengah meningkatnya kelaparan. Sebuah lembaga pemantau kelaparan global mengonfirmasi pada hari Jumat bahwa penduduk Kota Gaza dan sekitarnya secara resmi menghadapi kondisi kelaparan.
Belum ada pengganti Veldkamp yang diumumkan. Pemerintah sementara Belanda, yang telah berkuasa sejak runtuhnya koalisi sebelumnya pada 3 Juni, diperkirakan akan tetap berkuasa hingga koalisi baru terbentuk setelah pemilihan umum pada bulan Oktober, sebuah proses yang dapat memakan waktu berbulan-bulan. (*)
sumber: Al Jazeera
Tidak ada komentar:
Posting Komentar