SUARA NEGERI | JAKARTA — Masalah efisiensi anggaran pemerintah yang tengah bergulir saat ini mendapat perhatian Ketua Ikatan Wartawan Online (IWO) Soppeng, Andi Mull Makmun.
"Memang dampaknya sangat terasa bagi pelaku media dan insan pers pada umumnya, karena terhentinya sejumlah program tertentu yang bersinggungan dengan media," kata dia, saat berbincang dengan SuaraNegeri.com dan AmbarNews.com sesaat yang lalu.
Namun apapun itu, kata Andi Mull, kita wajib mendukung program Pak Prabowo, karena program efesiensi anggaran juga berdampak positif bagi peningkatan pelayanan publik, pengurangan korupsi, dan penguatan ekonomi nasional.
Bagi insan Pers, dalam pandangan Andi Mull, efisiensi anggaran sejatinya harus diimbangi dengan karya dan kreatifitas agar media yang dikelola dapat terus eksis guna menyampaikan pesan-pesan pembangunan, utamanya di daerah.
"Biar bagaimana pun juga, terus berkarya dan harus kreatif adalah solusi terbaik untuk menghadapi kondisi seperti saat ini," kata dia.
Raja Media Soppeng ini menegaskan, wartawan sejati pastinya memiliki semangat tinggi untuk tampil dan selalu menjadi yang terbaik.
"Terus berkarya, terus belajar dan jangan lupa kolaborasi dengan antar sesama kawan, antar media, antar instansi dan institusi lainnya, adalah cara yang paling ampuh memaksimalkan hasil, karena dengan bersinergi maka segala sesuatunya akan lebih mudah untuk dikerjakan," pungkasnya.
"Jaga kesehatan, jangan lupa email dan paswordnya, kalau sudah lupa, berarti kita sedang sakit," imbuhnya, seraya bergurau dan tertawa lepas.
Berlanjut Ke Tahun 2026
Sebelumnya, Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati dalam Rapat Paripurna DPR RI mengisyaratkan bahwa Pemerintah melalui Kementerian Keuangan komitmen untuk melanjutkan kebijakan efisiensi anggaran dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2026.
Efisiensi anggaran tahun 2026 akan diarahkan pada peningkatan kualitas belanja negara agar lebih produktif dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Pemerintah menargetkan belanja negara pada kisaran 14,19% hingga 14,75% dari Produk Domestik Bruto (PDB).
"Langkah efisiensi ini bukan sekadar pemangkasan, tapi penguatan efektivitas belanja agar hasilnya benar-benar dirasakan rakyat. Ini bagian dari reformasi fiskal berkelanjutan," kata Menkeu, belum lama ini. (R/01)
