SUARA NEGERI | SELAYAR — Sejumlah pasien yang hendak melakukan konsultasi ke dokter ahli di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) KH. Hayyung Kabupaten Kepulauan Selayar, harus pulang dengan wajah kecewa, dikarenakan pelayanan dihentikan sementara waktu akibat insentif Dokter yang belum dibayarkan oleh manajemen RSUD Kepulauan Selayar.
Salah seorang keluarga pasien, Andi Dahir kepada SUARANEGERI.Com, mengatakan, bahwa dia bersama keluarganya harus pulang setelah sampai di Rumah Sakit. Lantaran tidak adanya pelayanan beberapa hari ini, ditambah adanya pengumuman tertulis di pintu masuk ruangan Dokter tersebut.
"Tidak ada pelayanan sama sekali diruangan Poli Penyakit Dalam, kami sudah jauh-jauh datang dari pulau mau konsultasi hari ini, karena sesuai jadwal yang diberikan dokter sebelumnya. Pas sampai di RS Hayyung, ternyata kata Satpamnya tidak ada pelayanan ditambah ada pengumuman tertulis di pintu masuk ruangan dokternya," kata Andi Dahir, Senin (2/10/2023).
Andi Dahir menambahkan, seharusnya pihak manajemen RSUD KH. Hayyung memberikan informasi sebelumnya kepada semua pasien dan keluarga yang sementara menjalani rawat jalan, sehingga kita ini keluarga pasien bisa mengetahui kalau tidak ada pelayanan dan tidak capek-capek datang ke Rumah Sakit.
"Kalau begini yang kasian masyarakat, sudah dapat musibah ditambah lagi biaya yang dikeluarkan untuk sampai di Benteng ini. Sudah jauh-jauh datang dari pulau hanya untuk konsultasi sesuai jadwal yang diberikan dokter sebelumnya, sampai di RS tidak dilayani, kayak kami di prank dokter dan pihak RS. Kalau ada kejadian seperti ini setidaknya pihak RS Hayyung bisa memberikan informasi kepada pasien atau keluarganya, kan ada nomor hp yang dilampirkan," ucap Andi Dahir.
Untuk diketahui, pelayanan di RSUD KH. Hayyung Kepulauan Selayar terhenti, akibat insentif Dokter dan honor petugas jaga di RSUD Selayar TA. 2023 belum terbayarkan sejak Mei 2023 sampai saat ini.
Hal ini berawal dari hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), pada bulan April 2023 lalu. Dimana saat itu BPK menjadikan insentif Dokter dan Honor petugas jaga di RSUD KH. Hayyung Kepulauan Selayar dijadikan sampel temuan yang dinilai tidak memiliki payung hukum dalam penganggarannya.
Informasi lain yang diterima media ini menjelaskan, bahwa hasil konsultasi pihak RSUD KH Hayyung ke Pemkab Selayar dalam hal ini bagian keuangan daerah memberikan solusi untuk membuat perbup Remonerasi. Catatan lain bahwa Insentif Dokter Yang bertugas di Puskesmas tetap tebayarkan, Padahal perbupnya sama antara Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit.
Harapan besar semoga perbup insentif dokter dan Perbup honor petugas jaga tetap masih bisa digunakan untuk pembayaran tahun ini mengingat Perbup tersebut sah dan mengikat apalagi anggarannya sudah ada dan disetujui oleh DPRD, disisi lain juga belum ada regulasi yang dilanggar.
Kondisi yang ada dinilai dapat memicu turunnya kinerja para pelayan kesehatan di RS. KH. Hayyung Selayar, sehingga Pemerintah diminta turun menyikapi hal tersebut. (Tim).
