SUARA NEGERI ■ Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto meminta, pemerintah bertindak cepat terkait kelangkaan BBM di beberapa daerah.
Ia mendesak pemerintah agar tidak menganggap sepele.
"Pemerintah dalam hal ini BPH Migas harus meningkatkan pengawasan. Sebagai lembaga yang berwenang atas pengaturan dan pengawasan BBM, BPH Migas harus bertanggungjawab. Jangan sampai kasus ini berlarut-larut dan membuat masyarakat panik," kata Mulyanto, pada Rabu (20/10).
Menurutnya, BPH Migas harus menjelaskan ke publik terkait jumlah cadangan BBM termasuk kuota BBM yang tersisa di bulan Oktober ini, sehingga masyarakat tenang atas cadangan BBM nasional cukup.
Mulyanto menilai kekhawatiran warga terhadap kelangkaan BBM ini dapat dimengerti, karena sebagian negeri seperti Inggris, Cina, India, termasuk Singapore sedang mengalami krisis energi.
"Masyarakat khawatir Indonesia mengalami kejadian yang sama. Karena itu BPH Migas perlu menjelaskan kepada masyarakat status cadangan BBM nasional teraktual," ungkapnya.
"Dua jenis BBM yang langka itu adalah premium dan solar. Padahal BBM jenis ini sangat dibutuhkan masyarakat. Karenanya persediaannya harus selalu aman. Jangan sampai karena mau mengejar untung, distribusi BBM jenis ini ditahan-tahan oleh Pertamina," imbuhnya.
Sepekan ini sejumlah daerah mulai terjadi kelangkaan Premium dan solar. Kelangkaan bukan hanya terjadi di Jawa dan Bali, bahkan sampai Sumatera dan pulau-pulau besar lainnya.
Seperti diwartakan sebelumnya, kelangkaan bahan bakar minyak jenis Solar terjadi di beberapa daerah. Di Magetan, Jawa Timur puluhan kendaraan harus antre di SPBU dengan pembatasan pembelian Rp100 ribu.
Sementara itu, di Majene, Sulbar kelangkaan BBM membuat distribusi logistik terganggu. Pengemudi truk harus antre berjam-jam untuk mendapatkan solar. Kelangkaan solar terjadi lantaran jatah untuk spbu ini hanya 8 ribu liter per hari.
Menurut petugas SPBU kelangkaan solar terjadi karena adanya pengurangan pengiriman solar ke SPBU, biasanya pengiriman solar 3 perhari kini hanya satu tangki.
