SINGAPURA — Menteri Luar Negeri Vivian Balakrishnan menegaskan bahwa negaranya tidak akan bernegosiasi dengan Iran untuk meminta izin ataupun membayar tarif demi melintasi Selat Hormuz di kawasan Teluk Persia.
Pernyataan tersebut disampaikan saat menjawab pertanyaan anggota parlemen pada Selasa (7/4/2026), terkait kemungkinan negosiasi Singapura dengan Iran mengenai lalu lintas kapal di Selat Hormuz.
Balakrishnan menegaskan, hak melintas di selat internasional merupakan prinsip yang diakui secara global dan tidak dapat dipersyaratkan oleh negara tertentu.
> “Melintasi Selat Hormuz adalah hak, bukan izin dari negara sekitar, bukan lisensi yang harus diminta, dan bukan pula biaya yang wajib dibayar,” ujarnya.
Ia juga menyebut Selat Malaka memiliki nilai strategis yang bahkan lebih tinggi dibandingkan Selat Hormuz. Jalur tersebut berada di antara wilayah Singapura, Indonesia, dan Malaysia, serta menjadi salah satu urat nadi perdagangan global.
Sikap Singapura ini mencerminkan penolakan tegas terhadap upaya komersialisasi jalur laut internasional yang dinilai dapat mengganggu stabilitas perdagangan dunia.
Pernyataan Balakrishnan memicu tanggapan dari Malaysia. Nurul Izzah Anwar, putri Perdana Menteri Anwar Ibrahim, menilai sikap Singapura menunjukkan kecenderungan tidak netral dalam konflik antara Amerika Serikat dan Israel melawan Iran.
Nurul, yang juga deputi presiden Partai Keadilan Rakyat, mengatakan Malaysia memilih pendekatan diplomasi dalam merespons dinamika di Selat Hormuz.
Menurut dia, langkah tersebut diambil untuk menjaga stabilitas kawasan Asia Tenggara serta keamanan pasokan energi global.
> “Kendali Iran atas Selat Hormuz adalah upaya untuk mempertahankan perdamaian. Malaysia konsisten memegang prinsip bahwa diplomasi harus dikedepankan,” kata Nurul.
Ia menambahkan, pendekatan diplomatik yang ditempuh pemerintah Malaysia memungkinkan kapal-kapalnya tetap melintas di kawasan tersebut.
Nurul juga menilai pernyataan Balakrishnan mencerminkan preferensi strategis terhadap kekuatan eksternal dan berpotensi mengabaikan peran diplomasi dalam menjaga stabilitas kawasan.
Di tengah dinamika tersebut, Presiden Prabowo Subianto mengingatkan posisi strategis Indonesia sebagai negara yang menguasai sejumlah selat penting dunia.
Pada Rabu (8/4/2026), Prabowo menekankan bahwa Indonesia memiliki peran penting dalam mengendalikan jalur pelayaran strategis, termasuk Selat Malaka, di tengah meningkatnya ketegangan global.
Posisi tersebut dinilai menjadi modal sekaligus tantangan bagi Indonesia untuk menjaga stabilitas kawasan dan kepentingan nasional.
Meski Indonesia tidak secara langsung bergantung pada jalur Selat Hormuz untuk impor minyak, karena sebagian pasokan berasal dari Nigeria dan Angola, dampak gangguan di kawasan tersebut tetap signifikan.
Sekitar 20 persen pasokan minyak dunia melewati Selat Hormuz, termasuk dari Arab Saudi, Irak, Uni Emirat Arab, dan Kuwait.
Gangguan pada jalur ini berpotensi memicu kenaikan harga energi global, yang pada akhirnya turut memengaruhi perekonomian Indonesia.
Indonesia memiliki sejumlah jalur laut strategis, seperti Selat Malaka, Selat Sunda, dan Selat Lombok.
Namun, pengamat menilai posisi tersebut belum sepenuhnya dioptimalkan sebagai kekuatan strategis dalam percaturan global.
Pengamat budaya geopolitik Nusantara, Bayu Sasongko, jum'at 10/4/2026 mengatakan perubahan dinamika global menuntut Indonesia untuk lebih aktif dalam merumuskan strategi maritim.
> “Jika laut mulai diberi harga, maka yang mahal bukan tarifnya, tetapi kedaulatan negara yang tidak siap,” ujarnya.
Dalam konteks ini, konsistensi pada prinsip kebebasan navigasi, penguatan diplomasi maritim, serta peningkatan ketahanan energi menjadi langkah penting yang perlu diperhatikan Indonesia. (*)
