Darurat Independensi PB PMII Jadi Alat Kekuasaan, Copot Sekjend dan Evaluasi Total Shofiyullah Cokro

SUARA NEGERI | Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) sedang berada di titik nadir. Organisasi yang seharusnya menjadi lokomotif perjuangan rakyat dan mahasiswa, kini justru dibajak oleh kepentingan pragmatis elitenya. Independensi organisatoris yang tertuang jelas dalam konstitusi dan Nilai Dasar Pergerakan (NDP) kini hanya menjadi pajangan.

Demikian orasi sejumlah massa saat melakukan aksi unras pada Jum’at 22 Mei 2026 di Jakarta.

Menurut peserta aksi, di saat kader-kader di tingkat cabang dan komisariat berdarah-darah turun ke jalan menolak komersialisasi pendidikan, membedah kecacatan UU Cipta Kerja, dan melawan berbagai ketidakadilan hukum di negeri ini, Pengurus Besar (PB) PMII di bawah kepemimpinan Sahabat M. Shofiyullah Cokro justru asyik bermanuver dan mencari aman di ketiak kekuasaan.

Puncak dari kebobrokan ini adalah tindakan inkonstitusional yang meludahi independensi organisasi: Menunjuk seorang kader partai politik (Partai Gerindra) sebagai Sekretaris Jenderal PB PMII.

"Ini bukan lagi soal kesalahan administrasi, melainkan sebuah pengkhianatan institusional," teriak massa. 

Mereka menilai, AD/ART PMII secara tegas melarang rangkap jabatan struktural dengan partai politik untuk menjaga independensi gerakan. 

"Menjadikan kader partai sebagai Sekjen sama saja dengan menyerahkan ruang mesin organisasi kepada kepentingan politik praktis. PMII bukan underbouw partai, dan ruang PB PMII bukan balai lelang jabatan!," lanjutnya.

"Atas dasar pengkhianatan konstitusi dan matinya nalar kritis PB PMII, kami dari Pengurus Cabang PMII Jakarta Pusat menyatakan mosi tidak percaya dan menuntut:

Evaluasi Total dan Pertanggungjawaban M. Shofiyullah Cokro!," ujarnya.

Lanjut, Kami menilai kepengurusan hari ini telah gagal total menjalankan mandat organisasi. PB PMII lumpuh dalam merespons isu-isu kerakyatan dan hukum yang menindas, serta abai terhadap keberlanjutan kaderisasi.

Hentikan pengkhianatan konstitusi. Kami memberi ultimatum untuk segera membatalkan penunjukan kader Partai Gerindra sebagai Sekjen PB PMII karena cacat formil dan mencederai independensi organisatoris.

Tarik mundur seluruh langkah elitis PB PMII yang menjadikan organisasi sebagai event organizer penguasa dan alat tawar (bargaining politik). Kembalikan PMII ke jalanan, bersama barisan rakyat yang tertindas!

Jika dalam waktu 1x24 jam tuntutan ini tidak direspons dengan tindakan nyata, PC PMII Jakarta Pusat akan memboikot segala bentuk instruksi dari pusat dan menggalang eskalasi aksi yang lebih besar bersama cabang-cabang lain hingga konstitusi organisasi kembali ditegakkan.