TULUNGAGUNG – Peringatan keras yang disampaikan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik Sudaryati Deyang, terkait dugaan praktik mark up harga bahan pangan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG), memicu respons tegas di daerah.
Dalam pemberitaan kemarin, Nanik mengungkap adanya laporan dugaan penggelembungan harga bahan pangan di atas Harga Eceran Tertinggi (HET), bahkan indikasi penggunaan bahan pangan berkualitas rendah oleh sejumlah mitra SPPG.
Pernyataan tersebut menjadi alarm serius, terutama karena MBG menyasar anak-anak sekolah sebagai generasi penerus bangsa.
Penasehat LPK RI Tulungagung, Edi Al Ghoibi atau Gus Edi, menegaskan pada 26/2/2026, bahwa persoalan ini tidak boleh dipandang semata sebagai pelanggaran administratif.
“Kalau benar ada mark up dan permainan kualitas, ini bukan sekadar soal selisih harga. Ini menyentuh ketahanan generasi dan kredibilitas negara,” ujarnya.
Menurut Gus Edi, program MBG merupakan bagian dari investasi strategis jangka panjang dalam membangun sumber daya manusia Indonesia. Karena itu, setiap potensi penyimpangan harus dicegah sejak dini.
Di tengah dugaan tersebut, Gus Edi kembali mengingatkan pentingnya lima pertanyaan mendasar:
1. Apakah seluruh transaksi sesuai nilai riil dan HET?
2. Apakah ada mekanisme informal yang tidak tercatat regulasi?
3. Siapa saja pemasok yang terlibat dan apakah sesuai prinsip persaingan sehat sebagaimana diawasi Komisi Pengawas Persaingan Usaha?
4. Bagaimana sistem pengawasan dan audit berjalan?
5. Apakah laporan anggaran dapat diakses publik?
“Transparansi bukan ancaman. Transparansi adalah perlindungan. Kalau sistemnya benar, pertanyaan itu justru memperkuat,” tegasnya.
Gus Edi juga mengaitkan persoalan ini dengan perspektif budaya geopolitik Nusantara.
Dalam tradisi geopolitik Nusantara, pangan bukan sekadar komoditas ekonomi, melainkan simbol kedaulatan dan stabilitas sosial. Sejak era kerajaan agraris seperti Kerajaan Majapahit hingga masa modern, pengelolaan pangan selalu menjadi fondasi legitimasi kekuasaan.
“Dalam budaya Nusantara, lumbung pangan adalah simbol kesejahteraan dan kekuatan negara. Jika pangan dikelola dengan manipulasi, maka kepercayaan sosial akan terganggu,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa dalam konteks global saat ini, ketahanan pangan menjadi bagian dari strategi geopolitik. Negara-negara besar menjadikan pangan sebagai instrumen pengaruh dan stabilitas.
Karena itu, menurutnya, program MBG tidak boleh hanya dilihat sebagai program sosial, tetapi sebagai bagian dari strategi ketahanan nasional berbasis manusia.
“Anak-anak yang gizinya baik hari ini adalah modal daya saing bangsa esok hari. Kalau kualitasnya dikompromikan demi keuntungan sesaat, kita sedang melemahkan diri sendiri,” ujarnya.
Gus Edi juga menekankan bahwa pengelolaan dana publik adalah amanah moral.
“Dalam semua ajaran agama, manipulasi dan pengambilan hak orang banyak adalah pelanggaran etika. Ini bukan hanya soal hukum, tapi juga soal tanggung jawab spiritual,” katanya.
Ia menegaskan bahwa program prioritas nasional harus dijaga integritasnya, sebagaimana komitmen yang berulang kali ditegaskan oleh Prabowo Subianto bahwa program pemerintah harus bersih dan berpihak pada rakyat.
“Mendukung program Presiden bukan dengan membiarkannya rawan penyimpangan, tetapi dengan memastikan ia berjalan transparan dan akuntabel,” tegasnya.
Melalui LPK RI Tulungagung, Gus Edi menyatakan komitmen melakukan pemantauan partisipatif. Ia mendorong penguatan audit, transparansi harga berbasis pasar lokal, serta kanal pengaduan publik yang efektif.
Jika pengawasan diperkuat, Tulungagung berpeluang menjadi model tata kelola MBG yang berintegritas.
Namun jika celah dibiarkan, dampaknya bukan hanya potensi kerugian fiskal, tetapi juga erosi kepercayaan dan ancaman terhadap kualitas generasi mendatang.
“Ini bukan sekadar proyek distribusi makanan. Ini bagian dari geopolitik pangan Nusantara dan masa depan bangsa,” tutup Gus Edi.(sang)
