SUARA NEGERI | JAPAN — Dalam konferensi pers pertamanya tahun ini, Perdana Menteri Sanae Takaichi menghindari pembahasan apakah menurutnya penangkapan Presiden Venezuela Nicolas Maduro oleh AS melanggar hukum internasional.
Setelah mengunjungi kuil Ise Jingu di sini pada 5 Januari, Takaichi mengatakan mengenai penangkapan di Venezuela, "Sambil bekerja sama erat dengan negara-negara terkait, kami akan melanjutkan upaya diplomatik untuk menstabilkan situasi dan memulihkan demokrasi di Venezuela."
Ia menahan diri untuk tidak menilai apakah tindakan militer AS dan penahanan Maduro merupakan pelanggaran hukum internasional seperti yang telah dikemukakan oleh beberapa ahli.
Pada isu lain, Takaichi mengatakan ia akan membentuk panel ahli dan anggota masyarakat bulan ini untuk membahas reformasi sistem jaminan sosial guna memberikan bantuan kepada individu berpenghasilan rendah dan menengah melalui kombinasi pemotongan pajak dan pembayaran tunai.
"Kami ingin mengurangi beban bagi mereka yang berpenghasilan rendah dan menengah yang kesulitan membayar pajak dan premi jaminan sosial dan memungkinkan mereka untuk meningkatkan pendapatan bersih mereka tergantung pada penghasilan mereka," katanya.
Sebelum menjadi perdana menteri, Takaichi telah mengusulkan pembentukan potongan pajak baru yang disertai pembayaran tunai.
Partai Demokrat Liberal, Nippon Ishin (Partai Inovasi Jepang), Partai Demokrat Konstitusional Jepang, dan Komeito telah membahas pembentukan sistem tersebut.
Takaichi mengatakan ia menginginkan revisi gabungan program perpajakan dan jaminan sosial dari perspektif multipartai sambil mendapatkan saran dari para ahli di panel tersebut.
Ia juga mengatakan pemerintahannya sedang menyusun rancangan undang-undang untuk diajukan ke sidang parlemen biasa yang akan diadakan akhir bulan ini yang akan mengurangi beban keuangan persalinan, termasuk menjadikan persalinan standar gratis. (*)
Editor : Sri Lestari
Sumber : The Asahi Shimbun
