Oleh: Warto’i, S.Ag., M.Si
Penulis Alumni Magister Antropologi FISIP UI
Beberapa tahun terakhir, pendidikan Indonesia mengalami perubahan besar yang berlangsung begitu cepat hingga nyaris tak memberi ruang untuk bernapas. Digitalisasi hadir bertubi-tubi: platform pembelajaran daring, sistem penilaian berbasis aplikasi, dashboard kinerja, hingga wacana kecerdasan buatan di ruang kelas. Sekolah dan kampus seolah dipaksa memasuki sebuah zaman baru yang disebut sebagai masa depan pendidikan.
Namun di balik gegap gempita itu, ada satu pertanyaan mendasar yang jarang diajukan secara serius, siapa yang sebenarnya memimpin pendidika Indonesia hari ini?
Pertanyaan ini penting karena pendidikan bukan sekadar urusan alat dan metode. Ia adalah proses sosial, kultural, dan manusiawi. Dalam pendidikan, manusia bukan hanya objek yang diajar, tetapi subjek yang membentuk makna. Ketika teknologi masuk terlalu cepat tanpa proses pemaknaan, relasi antara manusia, guru, dan mesin pun menjadi timpang.
Digitalisasi pendidikan sering dipresentasikan sebagai keniscayaan. Siapa pun yang mempertanyakannya dianggap anti-kemajuan. Padahal dalam perspektif antropologi, setiap teknologi selalu membawa cara pandang tertentu tentang manusia, efisiensi, dan kekuasaan. Teknologi bukan alat netral. Ia membentuk, dan dibentuk oleh, struktur sosial.
Ketika teknologi pendidikan dirancang dan diterapkan secara top-down, tanpa memperhitungkan pengalaman guru sebagai aktor utama di lapangan, yang terjadi bukanlah transformasi, melainkan keterputusan.
Di banyak sekolah, guru hidup dalam realitas yang paradoksal. Mereka dituntut “melek teknologi”, tetapi jarang diberi ruang untuk benar-benar memahami maknanya. Pelatihan sering bersifat singkat, teknis, dan berorientasi pada penggunaan aplikasi tertentu, bukan pada bagaimana teknologi itu memperdalam proses belajar. Guru akhirnya tahu cara mengklik, tetapi tidak selalu tahu bagaimana teknologi bisa membantu murid berpikir lebih dalam.
Dari sini lahir sebuah fenomena penting: guru menjadi pengguna pasif dari sistem yang seharusnya mereka pimpin. Teknologi, ciptaan manusia, perlahan berubah menjadi otoritas baru dalam kelas.
Ia menentukan ritme belajar, format evaluasi, bahkan pola interaksi guru dan murid. Bukan karena mesin lebih bijak, tetapi karena manusia tidak diberi kesempatan untuk berdaulat atasnya.
Dalam praktik sehari-hari, digitalisasi sering berhenti di permukaan. Buku dipindahkan ke layar. Ceramah berganti video. Tugas menjadi unggahan. Penilaian menjadi angka rapi di dashboard. Bentuk berubah, tetapi cara berpikir tidak. Pendidikan terlihat modern, tetapi jiwanya tetap lama.
Ironisnya, teknologi justru memperkuat beban birokratis. Guru menghabiskan waktu mengisi sistem, mengejar tenggat platform, dan menyusun laporan digital. Ruang untuk refleksi, dialog, dan pendalaman materi justru semakin menyempit.
Dalam kacamata antropologi, perubahan yang dipaksakan dari atas hampir selalu melahirkan resistensi—meski sering dalam bentuk sunyi. Di dunia pendidikan digital, resistensi itu muncul sebagai kepatuhan simbolik: sistem dijalankan karena wajib, bukan karena dipercaya. Digitalisasi tampak sukses di atas kertas, tetapi rapuh di ruang kelas.
Relasi kuasa pun ikut bergeser. Guru yang tidak percaya diri secara digital perlahan kehilangan otoritas pedagogisnya. Sistem lebih menentukan arah pembelajaran daripada pertimbangan manusiawi. Murid pun mulai memandang teknologi sebagai sumber utama pengetahuan, sementara guru hanya perantara.
Padahal pendidikan bukan sekadar transfer informasi. Ia adalah proses pembentukan nalar, karakter, dan kepekaan sosial. Ada etika, empati, dan keteladanan yang tak pernah bisa direduksi menjadi algoritma. Mesin bisa memberi jawaban cepat, tetapi tidak bisa membimbing proses berpikir yang reflektif.
Dalam kerangka Indonesia Emas 2045, persoalan ini semakin krusial. Visi besar tentang generasi unggul sering disempitkan menjadi kecakapan teknis. Pendidikan lalu bergerak ke arah yang instrumental: efisien, terukur, dan berorientasi hasil jangka pendek. Sekolah menjadi pabrik kompetensi, bukan ruang pembentukan manusia.
Di sinilah bahaya itu muncul. Ketika pendidikan tunduk pada logika mesin, manusia justru terpinggirkan. Guru kehilangan peran sebagai pemimpin intelektual. Murid kehilangan ruang untuk berpikir kritis. Teknologi yang seharusnya membebaskan justru berpotensi menjinakkan.
Masalah ini bukan kesalahan individu guru, melainkan persoalan struktural. Negara dan kebijakan lebih sibuk membangun sistem daripada membangun manusia. Investasi besar digelontorkan ke platform, sementara investasi pada penguatan kapasitas guru berjalan tertatih.
Padahal sejarah menunjukkan perubahan sejati selalu dimulai dari manusia. Teknologi hanya bermakna jika dipimpin oleh guru yang berdaulat secara intelektual dan pedagogis. Guru bukan sekadar pengguna aplikasi, tetapi arsitek pembelajaran.
Transformasi guru berarti memberi mereka ruang untuk berpikir, bereksperimen, dan bahkan menolak teknologi yang tidak relevan dengan konteks muridnya. Tanpa itu, teknologi akan terus terasa sebagai beban, bukan sebagai alat pembebasan.
Pada akhirnya, pertanyaan tentang manusia, guru, dan mesin adalah pertanyaan moral dan kultural. Kita bisa memilih menjadikan teknologi sebagai alat yang dipimpin manusia, atau membiarkan sistem tanpa nurani memimpin pendidikan.
Menuju Indonesia Emas 2045, pilihan ini tidak bisa ditunda. Karena pendidikan bukan hanya tentang masa depan ekonomi, tetapi tentang masa depan kemanusiaan kita sendiri. Dan dalam pendidikan, manusia tidak boleh kalah oleh ciptaannya sendiri.(*)
