SUARA NEGERI | JAKARTA — Direktur Jenderal (Dirjen) Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Akmal Malik, mengajak kepala daerah, bupati, wali kota dan sekretaris daerah untuk mewujudkan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, terutama dalam bidang ketahanan pangan.
Akmal menjelaskan, kebijakan-kebijakan yang banyak berkaitan dengan ekonomi pangan karena menyadari betapa pentingnya politik kemandirian pangan bagi Indonesia. Program prioritasnya yakni Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih dan Swasembada Pangan.
Hal itu disampaikan Akmal saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Sinergi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum di Daerah Guna Mendukung Pelaksanaan Program Prioritas Presiden dan Asta Cita yang digelar Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri di Jakarta, pada Kamis, 15 Januari 2026.
Terkait itu, Ia meminta kepada seluruh kepala daerah untuk mewujudkan visi ketahanan pangan dan menyukseskan program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta Koperasi Desa/Kelurahan merah Putih (KDKMP).
Ia berharap setiap kepala daerah dapat berinovasi menciptakan kegiatan bagi anak-anak usia sekolah, sejak dini diajarkan untuk mewujudkan ketahanan pangan.
Salah satu contoh sederhana misalnya menanam pohon cabai. Ia menjelaskan, harga cabai merupakan salah satu faktor penyumbang inflasi dalam perekonomian nasional.
Untuk itu ketika menteri berkali-kali melaksanakan kegiatan-kegiatan penanganan inflasi termasuk salah satunya bagaimana mengendalikan harga cabai.
"Dalam pikiran saya andaikan satu siswa saja kita berikan kewajiban menanam satu cabai, maka akan ada 80 juta batang cabai di Indonesia. Kegiatan menanam dan merawat pohon cabai itu termasuk kegiatan menumbuhkan disiplin dan tanggung jawab siswa di sekolah masing-masing," kata dia.
“Simpel saja. Hal itu sudah saya laksanakan bersama teman-teman dengan mengunjungi sekolah di Sukoharjo, Boyolali, Karanganyar, kemarin saya juga ke Kota Pekanbaru, mereka diajak untuk menanam 1 anak 1 pohon cabai," tambahnya.
Selain itu, lanjut Akmal, pemerintah menargetkan program MBG mampu menjangkau sebanyak 82 juta penerima manfaat. Untuk itu diperlukan kesiapan pasokan pangan yang menyuplai ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Hal ini juga butuh kreativitas dari kepala daerah di daerahnya untuk menyiapkan bahan pangan untuk Program MBG.
Begitu juga dengan KDKMP, Akmal mengatakan di tiap daerah harus dipikirkan bahwa program ini bisa menggerakkan perekonomian masyarakat di masing-masing wilayahnya.
"Yakni dengan menyiapkan barang-barang yang bisa disuplai ke Kopdes Merah Putih, lalu dipasarkan ke masyarakat. Sehingga perekonomian rakyat bisa bergerak dengan koperasi," pungkasnya. (bin/* foto ist)
