SUARA NEGERI | JAKARTA — Indonesia, di bawah kepemimpinan Bung Karno, menganut politik luar negeri bebas aktif, namun sangat pro terhadap perjuangan kemerdekaan bangsa-bangsa Asia-Afrika, termasuk Palestina.
Bung Karno melihat pendirian Israel (1948) sebagai bentuk penjajahan atas tanah Palestina, sehingga ia menolak pengakuan dan hubungan diplomatik dengan Israel.
Itu sebabnya, alasan Bung Karno menolak Israel tidak hanya politis, tapi juga ideologis, moral, dan historis.
Berikut penjelasan lengkapnya berdasarkan konteks sejarah dan pemikiran politik Bung Karno:
Alasan Bung Karno Menolak Israel
Solidaritas terhadap Palestina
Bung Karno melihat bahwa pembentukan Negara Israel tahun 1948 dilakukan dengan mengusir rakyat Palestina dari tanah mereka. Bagi Bung Karno, itu adalah bentuk penjajahan baru (neo-kolonialisme) sesuatu yang sangat bertentangan dengan cita-cita kemerdekaan Indonesia.
Bung Karno menegaskan, "selama kemerdekaan bangsa Palestina belum diserahkan kepada orang-orang Palestina, maka selama itulah bangsa Indonesia berdiri menentang penjajahan Israel."
Jadi, penolakannya terhadap Israel bukan kebencian terhadap bangsa atau agama, melainkan penolakan terhadap praktik kolonialisme dan perampasan tanah Palestina.
Konsistensi dengan Politik Anti-Penjajahan
Sejak awal, politik luar negeri Indonesia di bawah Bung Karno adalah “bebas aktif”, tetapi sangat tegas menentang kolonialisme dalam bentuk apa pun.
Dalam pidato-pidatonya, Bung Karno sering berkata bahwa perjuangan Indonesia tidak akan selesai selama masih ada bangsa lain yang terjajah.
"Selama di atas dunia masih ada kolonialisme, maka perjuangan kita belum selesai."
Karena Israel dianggap menjajah tanah Palestina, mengakui Israel berarti mengkhianati prinsip anti-penjajahan yang menjadi dasar konstitusi dan semangat Revolusi Indonesia.
Solidaritas Dunia Arab dan Asia-Afrika
Bung Karno adalah penggagas Konferensi Asia-Afrika (KAA) tahun 1955 di Bandung, yang mengumpulkan negara-negara baru merdeka melawan imperialisme. Mayoritas peserta KAA adalah negara Arab dan Muslim yang menolak keberadaan Israel.
Maka, demi menjaga solidaritas Asia-Afrika dan Dunia Arab, Indonesia di bawah Bung Karno menolak kehadiran Israel dalam KAA.
Israel sebenarnya meminta untuk ikut KAA Bandung, tetapi Bung Karno dan panitia menolak dengan alasan “Israel tidak sesuai dengan semangat anti-kolonialisme yang menjadi dasar konferensi”.
Tindakan nyata dalam diplomasi dan olahraga
Sikap Bung Karno bukan hanya kata-kata, tapi diwujudkan dalam kebijakan konkret, menolak memberi visa bagi kontingen Israel pada Asian Games 1962 di Jakarta.
Tidak membuka hubungan diplomatik dengan Israel (dan ini masih berlaku sampai sekarang). Selain itu, sikap tegas dan konsisten Bungkarno yang mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina di forum internasional seperti PBB.
Landasan ideologis dan moral
Secara ideologis, Bung Karno memandang dunia dalam kerangka perjuangan antara penindas dan yang tertindas. Dalam pandangannya, Israel adalah representasi dari kekuatan penindas, sedangkan Palestina adalah simbol rakyat tertindas yang berjuang untuk kemerdekaan.
Karena itu, mendukung Palestina adalah bagian dari misi moral Revolusi Indonesia, yaitu menentang penindasan di mana pun terjadi.
Lalu, untuk apa gabung Board of Peace?
Kita kupas sedikit saja. Board of Peace (BoP) adalah sebuah badan internasional baru yang diinisiasi oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Badan ini secara resmi dibentuk dan dicita-citakan akan berfungsi untuk mendorong perdamaian dan rekonstruksi di wilayah konflik, khususnya Jalur Gaza (Gaza Strip) setelah perang panjang antara Israel dan Hamas. Pembentukan BoP juga telah dimasukkan oleh Dewan Keamanan PBB dalam Resolusi 2803 (2025) sebagai badan untuk membantu pelaksanaan pengelolaan pascakonflik di Gaza.
Trump juga menunjuk dirinya sendiri sebagai Ketua (Chairman) BoP dan mengundang sejumlah negara untuk menjadi anggota, membuat badan ini tampak seperti forum internasional baru di luar mekanisme PBB yang selama ini dikenal.
Agenda Utama Board of Peace
Tujuan yang diklaim oleh pihak pendiri termasuk:
1. Pengawasan Stabilitas dan Rekonstruksi Gaza
Menjadi mekanisme untuk menjaga gencatan senjata, mendukung stabilisasi, dan rekonstruksi wilayah Gaza setelah perang berkepanjangan.
Badan ini dikatakan akan bekerja dengan komite administratif dan teknokrat di Gaza sebagai bagian dari fase transisi pascakonflik.
2. Menciptakan Perdamaian yang Berkelanjutan
Trump mempromosikan BoP sebagai sarana mendorong perdamaian dan keamanan di wilayah yang terdampak dan bahkan di konflik lain di seluruh dunia, walaupun mandat awalnya berfokus pada Gaza.
3. Menciptakan Forum Alternatif atau Suplemen bagi PBB
Banyak analis melihat bahwa BoP berpotensi menjadi forum alternatif yang kuat, bahkan bisa menyaingi peran PBB dalam beberapa isu perdamaian global karena kepemimpinan pusat Trump dan dukungan negara-negara tertentu.
Untuk Siapa Agenda Ini?
Agenda Board of Peace ditujukan untuk beberapa kelompok yang berbeda:
1. Pendukung Perdamaian dan Rekonstruksi Gaza
Badan ini dirancang untuk membantu proses rekonstruksi Gaza dengan dukungan internasional, setidaknya menurut klaim pendirinya.
2. Negara-negara Anggota dan Mitra Internasional
Negara-negara yang bergabung (termasuk beberapa negara Muslim, negara Arab, dan lainnya) diundang untuk berkontribusi pada agenda stabilisasi dan pembangunan. Misalnya, Indonesia ikut menandatangani piagam dan menyatakan harapan bahwa keanggotaan ini dapat mempercepat bantuan kemanusiaan ke Gaza.
3. Aktor Diplomatik yang Ingin Meningkatkan Peran Global
Bagi beberapa negara peserta, keanggotaan di BoP dipandang sebagai kesempatan untuk terlibat dalam diplomasi perdamaian global, memperluas peran mereka dalam penyelesaian konflik internasional.
4.Alat Kepentingan AS dan Trump
Namun, banyak pengamat internasional dan akademisi berpandangan bahwa Board of Peace bisa dipakai oleh AS dan Trump sebagai alat geopolitik atau untuk memperluas pengaruhnya, bukan semata demi perdamaian murni.
Kritik tersebut menunjukkan bahwa struktur BoP sangat dipengaruhi oleh AS dan beberapa negara yang sepaham, serta kurangnya representasi langsung dari pihak Palestina dalam pengambilan keputusan.
Ada juga pandangan bahwa badan ini bisa menjadi instrumen politik bagi kepentingan AS dan Trump sendiri, bukan semata demi perdamaian yang adil atau solusi jangka panjang. (Dea Ananda)
