JAKARTA- Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Sonny T. Danaparamita, kembali menjadi pusat perhatian menyusul kritik kerasnya terhadap tata kelola perizinan hutan.
Legislator dari Dapil Jawa Timur III itu menilai negara belum hadir secara optimal mengawasi sektor kehutanan, sementara masyarakat justru menanggung beban kerusakan ekologis.
Sonny bukan wajah baru dalam isu-isu strategis. Berbekal pengalaman panjang sebagai tenaga ahli DPR/MPR sejak 2009, pendidikan hukum, serta rekam jejak memimpin organisasi mahasiswa skala nasional, ia tampil sebagai politisi dengan argumen sistematis dan sikap politik yang tegas.
Dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR RI, Sonny menyampaikan kritik yang dinilai paling tajam tahun ini terkait perizinan hutan.
"Negara untung kecil, rakyat menanggung kerusakan, apa ini adil?” ujarnya di Parlemen 4/12/2025.
Ia menilai ada ketimpangan mendasar dalam skema ekonomi perizinan hutan. Menurut Sonny:
Penerimaan negara dari izin hutan masih jauh di bawah nilai ekonomi kayu atau komoditas yang diambil korporasi.
Masyarakat di hilir justru menanggung risiko banjir, longsor, dan hilangnya sumber air.
Penegakan hukum terhadap perusahaan yang menunggak kewajiban atau melanggar izin masih lemah.
Sonny mendorong pemerintah melakukan *evaluasi menyeluruh, termasuk pencabutan izin yang terbukti merugikan publik.
Selain kehutanan, Sonny aktif mengawal kebijakan yang berkaitan langsung dengan masyarakat akar rumput.
Ia mendorong penguatan tata kelola dan transparansi keuangan desa, serta peningkatan kesejahteraan perangkat desa. Sonny menilai revisi UU Desa menjadi momentum untuk memastikan pembangunan desa lebih efektif dan inklusif.
Sektor Kelautan dan Perikanan
Sonny juga mendorong relaksasi anggaran bagi nelayan serta program dukungan seperti bantuan mesin tempel. Baginya, ekonomi pesisir perlu perlindungan lebih besar agar tidak kalah oleh ekspansi industri besar.
Rehabilitasi Lingkungan Berbasis Ekonomi Warga
Melalui sejumlah program pemberdayaan, termasuk distribusi bibit produktif, Sonny menekankan pentingnya menggabungkan pemulihan lingkungan dengan peningkatan pendapatan warga.
Salah satu karakter politik Sonny terbentuk dari pengalamannya memimpin Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) pada masa mudanya. Organisasi yang dikenal sebagai wadah kader Sukarnois itu mengasah kemampuan analisis, kepemimpinan, serta keberaniannya berhadapan dengan persoalan struktural negara.
Nilai-nilai Marhaenisme, nasionalisme, kerakyatan, dan keadilan sosial, menjadi dasar sikap politiknya. Hal tersebut tampak dalam konsistensinya membela petani, nelayan, masyarakat desa, hingga kritiknya terhadap dominasi modal dalam pengelolaan sumber daya alam.
Mengapa Sonny Semakin Menonjol di Parlemen?
1. Basis ideologi yang kuat: Pengalaman memimpin GMNI memberi Sonny fondasi pemikiran yang membuatnya berbeda dari banyak legislator muda lain.
2. Kritik berbasis kajian: Pernyataan politiknya dibangun dari data, kunjungan lapangan, dan dokumentasi hukum.
3. Keberanian menghadapi sektor bernilai besar: Isu kehutanan merupakan sektor dengan kepentingan ekonomi besar. Keberanian menyoroti celah struktural menjadi nilai tambah bagi Sonny.
4. Konsistensi advokasi akar rumput: Pengawalan isu desa, nelayan, dan rehabilitasi lingkungan memperlihatkan orientasi kebijakan yang berkelanjutan.
Sonny T. Danaparamita muncul sebagai salah satu legislator yang menonjol di DPR RI melalui kombinasi antara sikap kritis, kemampuan teknokratis, dan fondasi ideologis kuat. Kritiknya terhadap izin hutan dan keberpihakannya terhadap petani serta nelayan memperlihatkan komitmen pada prinsip dasar bahwa negara harus hadir untuk kepentingan rakyat.
Dalam lanskap politik yang kerap pragmatis, Sonny membawa pesan berbeda: negara tidak boleh sekadar menjadi penonton ketika kerusakan ekologis dan ketimpangan ekonomi terjadi. Ia menegaskan, tugas negara adalah memastikan keadilan, dan suara itu kini semakin terdengar di parlemen.(by)
