SUARA NEGERI | BREBES — Masyarakat Brebes sudah jenuh dengan gaya mewah birokrasi. Yang dibutuhkan sekarang adalah pemerintah yang sederhana, cepat, dan peka terhadap keluhan rakyat.
Demikian hal tersebut disampaikan Anom Panuluh, Ketua Rumah Rakyat Indonesia Sejahtera (RRIS), mengkritisi acara pelantikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Brebes yang digelar di wilayah selatan, belum lama ini, yang dinilainya sebagai hal yang tak biasa.
"Bukan karena pejabat yang dilantik, tetapi juga karena lokasi dan skala acara yang dinilai tak biasa," kata Anom, disitat pada Senin (6/10).
Menurutnya, masyarakat sudah jenuh dengan gaya mewah birokrasi. Padahal, kata Anom, yang dibutuhkan sekarang adalah pemerintah yang sederhana, cepat, dan peka terhadap keluhan rakyat.
Sesepuh aktivis Brebes ini menyebutkan, pelantikan Sekda semestinya menjadi momentum memperkuat tata kelola birokrasi dan reformasi pelayanan publik. Namun pesan itu bisa hilang jika acara justru menonjolkan kemewahan.
"Brebes butuh simbol kepemimpinan yang membumi, hemat dalam gaya, besar dalam makna," kata dia.
Terlebih pada kondisi saat ini, APBD defisit dan kebutuhan masyarakat yang tinggi, setiap langkah pemerintah seharusnya mencerminkan empati, kesederhanaan, dan fokus pada hasil nyata.
"Sebab bagi rakyat, pelayanan jauh lebih penting daripada seremoni," pungkasnya.
Menurutnya, pelantikan seharusnya menjadi momen keteladanan efisiensi anggaran, bukan justru menambah beban fiskal.
"Kalau ingin menunjukkan pemerataan, pesannya bisa disampaikan tanpa harus boros biaya. Cukup simbolik, sederhana, tapi tetap bermakna," ujarnya.
Upaya menggelar pelantikan di wilayah selatan sebenarnya bisa dibaca positif sebagai bentuk perhatian bagi kawasan yang selama ini dianggap tertinggal. Namun, tanpa komunikasi publik yang baik, langkah itu bisa disalah-artikan sebagai panggung kekuasaan di tengah kesulitan ekonomi daerah.
"Brebes adalah kabupaten besar dengan banyak persoalan sosial dan ekonomi. Maka setiap tindakan pemerintah akan selalu dilihat dari dua sisi niat baik dan efisiensinya," jelasnya.
Oleh sebab itu, lanjut Anom, pemimpin daerah perlu memberi contoh penghematan dan fokus pada pelayanan publik, bukan seremoni berbiaya tinggi. (rl/R-01)
