SUARA NEGERI | JAKARTA — Guna menyikapi perkembangan terkini, dan melihat fakta apa yang menjadi dilapangan, Presiden Prabowo Subianto memberi ruang dialog guna menyerap aspirasi murni dari masyarakat.
Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto usai menggelar rapat bersama sejumlah ketua umum partai politik dan pimpinan lembaga negara di Istana Merdeka, Jakarta, pada Minggu, 31 Agustus 2025.
Tampak hadir dalam pertemuan itu, Ketua MPR Ahmad Muzani, Ketua DPR RI Puan Maharani, Ketua DPD RI Sultan Najamuddin, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, dan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh.
Prabowo menyampaikan, rapat ini digelar untuk merespons aspirasi masyarakat yang belakangan marak terkait kinerja DPR dan tunjangan anggota dewan.
Prabowo menegaskan para pimpinan DPR juga sudah sepakat untuk melakukan pencabutan beberapa kebijakan, termasuk besaran tunjangan anggota DPR serta moratorium perjalanan kerja ke luar negeri.
"Para pimpinan DPR menyampaikan akan dilakukan pencabutan beberapa kebijakan DPR RI termasuk besaran Tunjangan anggota DPR dan moratorium tunjangan kerja ke luar negeri," kata dia.
Selain itu, Presiden meminta DPR membuka ruang dialog langsung dengan masyarakat, termasuk mahasiswa dan tokoh publik, agar aspirasi dapat tersampaikan secara baik.
"Saya juga akan meminta pimpinan DPR untuk langsung mengundang tokoh-tokoh masyarakat, tokoh mahasiswa, dan pihak lain yang ingin menyampaikan aspirasinya, supaya bisa diterima dan berdialog," ujarnya.
Menyinggung maraknya aksi demo, Presiden mempersilahkan masyarakat menyampaikan aspirasi dengan benar.
"Sampaikanlah dengan benar, tapi jangan sampai merusak fasilitas umum yang dibangun dengan uang rakyat," ingatnya.
Presiden menilai, ada indikasi aksi demo sudah merusak dan ada juga yang mengarahkan ke upaya makar.
"Kita harus waspada, jangan terus kita di adu domba. Waspada terhadap kelompok yang tak ingin melihat Indonesia bangkit. Marilah kita gotong royong, menjaga tanah air kita," ajak Presiden.
Pada bagian lain, Prabowo juga menginstruksikan kementerian/lembaga (KL) untuk menerima kritik publik.
"Kepada pemerintah, saya juga mengatakan agar seluruh KL menerima utusan kelompok yang ingin menyampaikan koreksi, kritik, maupun perbaikan terhadap jalannya negara dan pemerintahan," terangnya.
Mengakhiri pidatonya, Prabowo meminta rakyat tetap tenang dan percaya bahwa pemerintah bersama partai politik berkomitmen memperjuangkan kepentingan rakyat.
"Saya minta sungguh-sungguh seluruh warga negara percaya kepada pemerintah. Kami bersama seluruh partai politik, termasuk yang di luar pemerintahan, bertekad untuk selalu memperjuangkan kepentingan rakyat dan bangsa, termasuk rakyat yang paling kecil dan tertinggal," pungkasnya. (via)
