SUARA NEGERI ■ Puluhan pemborong dan pekerja yang menamakan dirinya Sriwijaya Corruption Watch (SCW) mendatangi kantor Walikota Palembang pada Rabu siang (14/4/2021).
Kedatangan para kontraktor dan pekerja ke Kantor Walikota Palembang ini, tidak lain hanya untuk mempertanyakan dan menagih hutang proyek pembangunan pada tahun 2019 - 2020 tahun lalu.
Koordinator Aksi SCW Sanusi, dalam orasinya menyampaikan bahwa Pemkot Palembang telah menggunakan jasa mereka selaku pemborong atau pihak ke-3 pada proyek pembangunan tahun 2009 dan tahun 2020.
Dia menjelaskan, bahwa proyek yang dikerjakan oleh pihaknya sudah selesai dikerjakan dan secara persentase sudah mencapai 100 persen atau telah rampung sesuai daripada gambar.
"Pekerjaan-pekerjaan sudah selesai itu, saat kami datang ke BPKAD berkas tagihan kami kembalikan lagi, alasan tidak ada uang. Bagaimana perencanannya, ini program pemerintah tetapi bisa tidak matang,"katanya.
Tidak lama berorasi, Pihak Pemkot Palembang menemui massa pendemo dan mendatangkan langsung Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Palembang, Zulkarnain.
Dihadapan massa yang terdiri dari para kontraktor dan pekerja, Zulkarnain menjelaskan bahwa pihaknya sedang mengalami kendala defisit karena Covid-19, Namun dia mengatakan bahwa semua proyek akan dibayarkan.
" Proses untuk pembayaran akan ada pendataan dulu dari SKPD. Sebelum lebaran bulan Mei, pembayaran mulai akan dilakukan,"ucap Zulkarnain dihadapan puluhan massa Aksi.
Setelah mendengar penjelasan dari pihak Pemkot Palembang, para massa aksi menerima pernyataan dari pihak Pemkot, setelah itu mereka membubarkan diri secara teratur.
■ Suherman
