SUARA NEGERI ■ Ratusan pengunjuk rasa dari Federasi Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) Indonesia menduduki Kantor Pusat BKKBN, Cawang, Jakarta Timur, pada Senin (29/3/2021), pukul 08.00 WIB.
Meski dalam kondisi hujan, PLKB yang merupakan elemen dari Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) mendatangi BKKBN Cawang dalam rangka menuntut pengangkatan status mereka menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).
"Pemerintah tidak akan bangkrut mengangkat para pegawai ini menjadi PNS. Karena negara kita kaya. Kekayaan kita hanya diberikan pada investor asing. Hanya segelintir orang yang memanfaatkan kekayaan alam. PLKB juga punya hak untuk memanfaatkan kekayaan alam Indonesia!" teriak seorang orator demo dari mobil komando.
Dari informasi yang didapat, para peserta aksi unjuk rasa ini berasal dari berbagai daerah. Di antaranya, Bali 1 utusan, Aceh 2 utusan, Bengkulu 1 utusan, Sumatera selatan 6 orang, Kalbar 2 orang, Sultra 2 orang, Babel 2 orang, Sumut 5 orang, Kalsel 4 orang, Jambi 15 orang, Jabar 405 orang, Banten 15 orang, Papua 1 orang, Sulawesi Selatan 1 orang, Riau 10 orang, Lampung 3 orang, Jatim 3 orang, NTB 2 orang, NTT 1 orang.
Ketua Umum KASBI, Nining Elitos mengatakan, pihaknya mendukung aksi pegawai PLKB Non PNS menjadi Pegawai PNS.
"Sudah ada perintah undang-undang, yakini UU ASN yang memberikan peluang kepada para PLKB ini menjadi PNS. Supaya masa depan mereka lebih sejahtera dan ada kepastian hidup, " ujarnya.
Menurut Nining, sudah lama para PLKB ini mengeluhkan statusnya. Berbagai upaya sudah dilakukan para PLKB untuk meningkatkan status mereka menjadi PNS. Namun tidak dipedulikan pemerintah.
"Sudah jelas dalam konstitusi bahwa negara wajib menjamin masyarakatnya untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, hidup yang layak, kepastian masa depan keluarganya hingga mereka pensiun," ucapnya.
Yang menjadi masalah, lanjutnya, apakah secara upah sudah mencukupi untuk kehidupan mereka secara layak.
"Apakah status kerjanya sudah diangkat menjadi kerja PNS? Padahal bapak dan ibu di PLKB ini sudah berjuang demi bangsa. Sudah membantu pemerintah dalam mensukseskan jalannya roda pemerintahan, membentuk Keluarga Berencana. Pemerintah harus memberikan imbal balik dengan mengangkat mereka jadi PNS," tegasnya.
Sementara itu Ketua Umum FPLKB, Ni Ketut Adriyani menyatakan bahwa aksi ini akan terus dilakukan seluruh elemen PLKB di seluruh Indonesia hingga cita-cita mendapatkan statusnya sebagai PNS tercapai.
"Sulitnya pengangkatan ini karena pemerintah saat ini diperintah oleh rezim oligarki. Ada anak bangsa yang menjadi penjajah di negeri sendiri. Terjadi diskriminasi PNS dan non PNS. Padahal PLKB sudah berjuang dalam keberhasilan menciptakan Keluarga Berencana di Indonesia, " paparnya.
BKKBN sendiri, menurut Ketut Andryani, memiliki slogan menuju keluarga kecil sejahtera bahagia.
"Tapi ini bertolak belakang dengan kondisi PLKB di lapangan. Mereka tak jelas masa depannya. Bahkan sudah tiga bulan ini tidak mendapatkan gaji," ungkapnya.
Ketut Andriyani juga menegaskan bahwa aksi PLKB untuk menuntut haknya akan terus dilakukan hingga status PNS mereka tercapai.
"Kami dari berbagai daerah. tetap menghargai satgas Covid-19 dalam pembatasan jumlah pendemo. Menjaga protokol kesehatan. Tapi jika BKKBN tidak mendengarkan aspirasi, kita dari seluruh Indonesia akan turun semua," ungkapnya.
Dia juga menegaskan bahwa bukan hanya PLKB yang mengalami ketidakpastian hidup, sehingga sewaktu-waktu bisa kehilangan pekerjaannya.
"Pabrik-pabrik banyak yang menggunakan outsourcing. Demikian juga pemerintah saat ini. Outsourcing adalah penjajahan gaya baru. Upah murah adalah penjajahan gaya baru, " tandasnya. (**)
