-->
  • Jelajahi

    Copyright © SUARANEGERI.COM | Aktual - Objektif - Berimbang
    Best Viral Premium Blogger Templates

    Iklan Halaman Depan

    Dukung Otsus Jilid II, Ikatan Keluarga Besar Papua Surabaya: Kami Minta Dilanjutkan

    SuaraNegeri.com
    26 Februari 2021, 00:44 WIB Last Updated 2021-02-25T17:44:11Z
    Dukung Otsus Jilid II, Ikatan Keluarga Besar Papua Surabaya: Kami Minta Dilanjutkan

    SUARA NEGERI ■ Ikatan Keluarga Besar Papua Surabaya (IKBPS), menggelar konferensi pers dengan tajuk kegiatan “Mendukung Otsus Papua Tetap Dilanjutkan Guna Percepatan Pembangunan & Kesejahteraan Masyarakat Papua”.

    Kegiatan berlangsung itu dilakukan ditempat Restoran Ayam Bakar Primarasa, jl. Ahmad Yani, kec. Gayungan Surabaya, pada Kamis (25/2/2021).

    Dalam kegiatan tersebut, ketua IKBPS Drs. Peter Frans Rumaseb, AP menyampaikan sikap mereka dalam rangka mendukung program pemerintah tentang keberlanjutan otonomi khusus Papua.

    “Kami dari keluarga besar Papua Surabaya mendukung penuh program pemerintah terkait keberlanjutan otsus Papua,” tegasnya.

    Dalam pernyataan sikap tersebut, peter didampingi beberapa pengurus lainnya, berikut pernyataan sikap Ikatan Keluarga Besar Papua Surabaya (IKBPS) dalam rangka mendukung keberlanjutan otsus Papua.

    1. Mendukung keberlanjutan pelaksanaan otonomi khusus Papua dalam rangka percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Papua.

    2. Keberlanjutan pelaksanaan otonomi khusus Papua merupakan program pemerintah yang harus didukung demi meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, perekonomian dan perkembangan infrastruktur agar Papua menjadi provinsi yang maju dan setara dengan daerah-daerah lain di Indonesia.

    3. Pemerintah provinsi, kabupaten dan kota se-Papua agar akuntabel dan transparan dalam mengelola penggunaan dana otonomi khusus Papua berkelanjutan khususnya pendidikan dan kesehatan untuk anak-anak Papua serta anak-anak Papua yang ada diperantauan.

    4. Mendorong pemerintah untuk segera mengaudit program otonomi khusus yang sudah berjalan agar masyarakat Papua dapat mengetahui penggunaan dananya, apakah tepat sasaran atau tidak karena program otonomi khusus yang sudah berjalan hanya dirasakan oleh orang-orang tertentu saja.

    5. Mendesak pemerintah agar membentuk lembaga independen untuk pendampingan dan pengawasan program otonomi khusus berkelanjutan agar penyalurannya benar-benar tepat sasaran.

    ■ Irwan / Hms
    Komentar

    Tampilkan

    Tidak ada komentar:

    Posting Komentar

    Berita Terbaru