Gardu Merah Putih Minta Kasus Penyadapan Dibuka Transparan, Dukung Langkah Komisi III DPR

SUARA NEGERI | JAKARTA — Organisasi Gardu Merah Putih menyatakan dukungan terhadap langkah Komisi III DPR RI untuk memanggil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) guna meminta klarifikasi terkait kasus penyadapan yang menjadi perhatian publik.

Ketua Umum Gardu Merah Putih, Prof. H. Firmansyah, mengatakan pemanggilan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan DPR dan tidak seharusnya dipandang sebagai bentuk intervensi terhadap institusi kepolisian.

"Pemanggilan ini bukan bentuk intervensi terhadap institusi Polri, melainkan pelaksanaan fungsi pengawasan DPR RI sebagaimana diamanatkan konstitusi. Transparansi menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan publik terhadap penegakan hukum di Indonesia," kata Firmansyah dalam keterangannya, pada Kamis (12/11) di Jakarta.

Menurut dia, penjelasan langsung dari Kapolri di hadapan Komisi III DPR diperlukan untuk menjawab berbagai pertanyaan dan spekulasi yang berkembang di tengah masyarakat.

Ia menilai keterbukaan dalam penanganan persoalan tersebut dapat memperkuat kepercayaan masyarakat sekaligus mendukung legitimasi Polri sebagai institusi penegak hukum yang profesional, modern, dan terpercaya.

Firmansyah juga meminta agar proses klarifikasi dilakukan secara objektif dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan serta mengedepankan asas praduga tak bersalah.

"Kami mendorong agar proses ini berjalan secara objektif dan sesuai dengan ketentuan hukum. Semua pihak harus diberikan ruang untuk menyampaikan keterangan secara utuh dan dapat dipertanggungjawabkan," ujarnya.

Gardu Merah Putih turut mengajak masyarakat untuk mengawal proses tersebut secara tertib dan damai serta tetap menjaga persatuan nasional.

Menurut organisasi tersebut, transparansi dan penegakan hukum yang akuntabel merupakan bagian penting dalam memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi negara.

"Jaga Indonesia, Jaga Presiden Prabowo," kata Firmansyah. (jamira)