Indonesia Membutuhkan Wamentan Pengganti yang Berjiwa Marhaenis

Indonesia tengah memasuki fase penting dalam pembangunan sektor pertanian. Target swasembada pangan, peningkatan kesejahteraan petani, serta penguatan ekonomi desa membutuhkan kepemimpinan yang tidak hanya piawai mengelola birokrasi, tetapi juga memiliki keberpihakan yang jelas kepada rakyat kecil sebagai pelaku utama pertanian.

Dalam konteks itu, pergantian Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono yang saat ini kosong. Semestinya menjadi momentum menghadirkan figur yang memahami semangat Marhaenisme. Bukan sekadar sebagai ideologi historis, melainkan sebagai cara pandang yang menempatkan petani sebagai pusat pembangunan ekonomi nasional.

Bung Karno memperkenalkan Marhaenisme setelah bertemu seorang petani kecil bernama Marhaen di Bandung.

Petani itu memiliki tanah dan alat produksi sendiri, tetapi tetap hidup dalam kemiskinan. Dari pengalaman tersebut lahirlah gagasan bahwa persoalan utama bukan semata-mata kepemilikan alat produksi, melainkan sistem ekonomi yang belum sepenuhnya berpihak kepada rakyat kecil.

Hampir satu abad berlalu, tantangan itu masih terasa. Banyak petani Indonesia masih menghadapi persoalan akses pembiayaan, harga hasil panen yang berfluktuasi, kepemilikan lahan yang terbatas, regenerasi petani yang melambat, hingga perubahan iklim yang memengaruhi produktivitas.

Karena itu, Indonesia membutuhkan pemimpin pertanian yang tidak hanya mengejar peningkatan produksi, tetapi juga memastikan setiap kebijakan benar-benar meningkatkan kesejahteraan petani. Di sinilah nilai-nilai Marhaenisme menemukan relevansinya.

Namun, Marhaenisme hari ini tentu tidak dapat dipahami secara romantis. Yang dibutuhkan adalah Neo-Marhaenisme, yakni perpaduan antara keberpihakan kepada petani dengan modernisasi sektor pertanian melalui mekanisasi, digitalisasi, hilirisasi, koperasi modern, serta pemanfaatan teknologi. Konsep seperti ini bahkan pernah disebut sebagai pendekatan yang relevan bagi kelompok tani modern.

Seorang Wakil Menteri Pertanian yang memiliki latar belakang pemikiran Marhaenis diharapkan mampu memastikan bahwa setiap kebijakan pemerintah berpijak pada prinsip keadilan ekonomi. Karena sejalan dengan arah pemikiran kebangsaan dari Presiden Prabowo Subianto. 

Petani tidak cukup hanya menjadi penerima bantuan, tetapi harus menjadi pelaku utama yang memperoleh nilai tambah dari hasil kerjanya.

Keberpihakan tersebut juga sejalan dengan amanat konstitusi yang menempatkan cabang-cabang produksi penting dan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam konteks pertanian, kemakmuran itu harus tercermin pada meningkatnya pendapatan petani, kuatnya kelembagaan ekonomi desa, serta terciptanya rantai pasok pangan yang lebih adil.

Tentu saja, latar belakang ideologis saja tidak cukup. Figur Wakil Menteri Pertanian juga harus memiliki integritas, kemampuan teknokratis, pengalaman tata kelola pemerintahan, serta kapasitas membangun kolaborasi dengan petani, akademisi, dunia usaha, dan pemerintah daerah.

Idealisme tanpa kemampuan eksekusi tidak akan menghasilkan perubahan yang nyata.

Indonesia membutuhkan pemimpin yang mampu menjadikan Marhaenisme bukan sekadar slogan politik, melainkan kebijakan publik yang menghadirkan keadilan ekonomi bagi jutaan petani. 

Sebab ketika petani sejahtera, desa akan tumbuh. Ketika desa tumbuh, ketahanan pangan menguat. Dan ketika pangan kuat, fondasi ekonomi nasional pun akan semakin kokoh.

Sudah saatnya kepemimpinan di sektor pertanian menghadirkan figur yang tidak hanya memahami angka-angka produksi, tetapi juga memahami denyut kehidupan kaum Marhaen yang sejak dahulu menjadi tulang punggung bangsa. (red)