SUARA NEGERI | PEMALANG — Forum Wartawan Pemalang (FWP) mendesak Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang untuk segera menghentikan seluruh aktivitas pengurugan pada proyek pembangunan pabrik pakan ternak oleh PT Aquatec Rekatama Konstruksi yang diduga belum mengantongi izin resmi.
Desakan tersebut disampaikan langsung oleh Ketua FWP, Drs. Imam Santoso, setelah melakukan klarifikasi dengan Kabid Cipta Karya, Andilala.
"Hasil pertemuan dengan Kabid Cipta Karya ada dua poin penting. Pertama, belum ada izin pembangunan pakan ternak oleh PT Aquatec. Kedua, seluruh kegiatan pengurugan harus dihentikan," jelas Imam Santoso, pada Kamis (5/2/2026)
Menurut Imam, aktivitas pengurugan tersebut merupakan bagian dari tahapan awal pendirian bangunan. Dalam istilah konstruksi, proses ini dikenal sebagai lantai kerja, yang seharusnya hanya dapat dilakukan setelah seluruh perizinan, termasuk IMB atau perizinan bangunan, diterbitkan secara resmi.
"Kami FWP, prinsip tidak anti Investasi Namun harus memenuhi syarat perizinan, IMB saja belum ada, kok sudah mulai melakukan pembangunan gedung. Ini jelas menyalahi aturan," tegasnya.
Selain menyoroti persoalan perizinan, Imam juga mengungkapkan keprihatinannya terhadap dugaan keterlibatan oknum wartawan yang meminta sejumlah uang terkait aktivitas pembangunan proyek tersebut. Bahkan, disebutkan adanya bukti transfer uang serta pencatutan nama wartawan Pemalang.
"Kami sangat menyayangkan tindakan oknum yang mengatasnamakan wartawan. Ini mencederai profesi dan merusak kepercayaan publik," kata dia.
FWP pun mendorong pihak PT Aquatec sebagai kontraktor utama untuk melaporkan dugaan pemerasan oleh oknum wartawan kepada aparat penegak hukum, agar kejadian serupa tidak terulang di kemudian hari.
"Kami minta pihak Aquatec berani melaporkan dugaan ini secara resmi kepada pihak berwajib. Supaya ada efek jera dan tidak menjadi preseden buruk," pungkasnya.
FWP juga mendorong aparat penegak Peraturan Daerah (Perda) untuk bertindak tegas dan memastikan seluruh proses pembangunan di wilayah Pemalang berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. (Himawan)
