SUARA NEGERI | MALUKU — Pemerintah Provinsi Maluku menghadapi tantangan serius dalam mempercepat pembangunan. Di tengah tuntutan perubahan dan kebutuhan percepatan ekonomi, politik daerah justru terjebak pada pola lama yang stagnan.
Regenerasi kepemimpinan berjalan lamban, dan elit daerah masih terlihat enggan memberi ruang bagi pemuda dan Generasi Z untuk tampil sebagai aktor penuh dalam pembangunan.
Fenomena ini menciptakan jarak antara kebutuhan masyarakat dan keputusan politik yang diambil pemerintah daerah.
"Maluku tidak boleh dikelola berdasarkan rasa nyaman elit, tetapi harus disesuaikan dengan kebutuhan zaman dan energi generasi muda," kata Fredi Moses Ulemlem, Pengamat Hukum dan Politik pada Sabtu, (29/11).
Oligarki Daerah Masih Dominan
Ia menilai dinamika politik di Maluku beberapa tahun terakhir menunjukkan gejala kuatnya dominasi kelompok elit di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Pergantian kekuasaan tidak diikuti perubahan signifikan dalam struktur dan pola kepemimpinan. Kaderisasi berjalan tersendat, sementara posisi-posisi strategis lebih sering diisi berdasarkan loyalitas politik, bukan kapasitas.
Kondisi ini, menurut Fredi, menghambat munculnya generasi muda yang sesungguhnya memiliki kemampuan teknokratis dan gagasan segar.
"Elit daerah harus berhenti memperlakukan jabatan publik sebagai investasi politik pribadi," ujar Fredi Moses Ulemlem.
Jika pola ini tidak dihentikan, Maluku akan semakin tertinggal dalam kompetisi antar daerah yang semakin kompetitif.
Regulasi Kepemudaan Perlu Revisi, Tapi Lebih Penting Komitmen Politik
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan sudah tidak lagi sesuai dengan tuntutan demografi dan dinamika sosial politik saat ini.
Lebih dari itu, penafsiran elit terhadap definisi pemuda justru semakin menyempitkan ruang partisipasi generasi muda.
Revisi UU Kepemudaan menjadi urgensi nasional. Namun yang lebih mendesak adalah komitmen politik untuk membuka ruang bagi pemuda dalam jabatan publik, dalam perencanaan pembangunan, dan dalam forum pengambilan keputusan.
"Membuka ruang bukan hanya soal regulasi, tetapi soal kemauan politik elit daerah," tandas Fredi Moses Ulemlem.
Pemuda Maluku Harus Diberi Mandat Strategis
Pemuda dan Generasi Z di Maluku memiliki kapasitas besar sebagai agen perubahan. Mereka memiliki kemampuan digital, pemikiran kritis, serta pemahaman terkini terhadap tren ekonomi global. Namun potensi besar ini terhambat karena tidak mendapatkan mandat strategis.
Selama ini, pelibatan pemuda lebih sering bersifat simbolik. Pemerintah daerah perlu mengakhiri praktik keterlibatan seremonial tersebut. “Pemuda tidak membutuhkan panggung hiburan; mereka membutuhkan mandat, akses, dan kuasa untuk menentukan arah kebijakan.”Fredi Moses Ulemlem
Elit politik Maluku harus berani menempatkan pemuda dalam posisi-posisi kunci, termasuk dalam pemerintahan daerah, lembaga perencanaan, dan badan-badan strategis.
Kepemimpinan Baru untuk Tantangan Baru
Transformasi ekonomi Maluku tidak akan terjadi tanpa perubahan gaya kepemimpinan. Pembangunan sektor unggulan seperti perikanan, pertanian, dan pariwisata membutuhkan figur-figur muda yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan pasar.
Pemerintah daerah harus menggeser prioritas pembangunan dari semata pembangunan fisik menuju pembangunan sumber daya manusia generasi muda.
"Tidak ada alasan bagi elit daerah untuk mempertahankan pola lama selain ketakutan terhadap perubahan," ungkap Fredi Moses Ulemlem.
Maluku memerlukan lompatan besar, bukan langkah kecil. Lompatan itu hanya akan terjadi jika pemerintah provinsi dan kabupaten/kota berani menerapkan politik regenerasi. Pembangunan harus diarahkan pada pemanfaatan potensi pemuda dan Generasi Z sebagai motor penggerak transformasi daerah.
"Masa depan Maluku tidak boleh disandera oleh kepentingan kelompok kecil yang takut kehilangan pengaruh," pungkasnya.
Saatnya Maluku memilih, tetap nyaman dalam pola lama, atau bergerak maju bersama generasi baru yang siap memimpin perubahan, tutupnya. (sa/by)
