SUARA NEGERI | JAKARTA — Senator Aceh, Azhari Cage merasa geram dengan ulah Gubernur Sumut, Bobby Nasution yang merazia truk berpelat BL (Aceh-red) di Sumatera Utara. Tindakan ini seolah-olah Aceh merupakan daerah terpisah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Azhari Cage menyindir agar Bobby Nasution dan pejabat Pemkab Sumut agar sekalian meminta paspor untuk setiap warga Aceh yang melintas ke Sumatera Utara.
"Kenapa tidak sekalian minta paspor saja. Apakah Aceh dan Sumut bukan satu negara?" kata Azhari Cage dalam keterangan tertulis di Jakarta, pada Rabu (1/10).
Sebab itu, Ia mengharapkan kepada Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution setop bikin gaduh.
"Mari sama-sama kita dukung pemerintahan Pak Prabowo Subianto dengan menjaga keamanan, kenyamanan masyarakat antar daerah dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat di republik ini," tandasnya.
Azhari Cage mengaku sangat menyesalkan tindakan yang diambil Bobby Nasution yang mempermasalahkan pelat BL Aceh beroperasi di Sumatera Utara.
"Baru selesai permasalahan 4 pulau, kok ini timbul lagi permasalahan pelat BL/BK. Saya jadi bertanya tanya apa maksudnya Pak Bobby terus membuat kisruh antara Aceh dan Sumut," ujarnya.
Seperti diwartakan sebelumnya, ramai di medsos video razia truk berpelat BL di wilayah Sumatera Utara menjadi viral. Razia tersebut menuai kontroversial karena dipimpin langsung oleh Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution.
Terlihat dalam video memperlihatkan wajah para sopir yang pucat akibat dikerumuni oleh pejabat di Sumut. Para pejabat ini terlihat menunjuk ke arah pelat mobil yang bertuliskan BL.
Potongan video juga menunjukan Gubernur Bobby yang meminta para sopir truk asal Aceh untuk mengganti plat mobil dari BL ke BK.
"Kalau cari makan di Sumut, maka pelat mobil dan truk harus menggunakan BK atau BB sebagai bukti bahwa bayar pajaknya di daerah ini," ujar Bobby sesuai tayangan video tersebut.
"Kasih tahu bosmu supaya ia menggantikan plat kendaraan ini menjadi BK atau BB. Kalau cari makan di Sumut harus bayar pajak di Sumut," imbuh Bobby.
Sementara dalam keterangan klarifikasi kemarin, Bobby menjelaskan bahwa hal itu dilakukan dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) Sumut, tanpa menambah beban pajak ke masyarakat.
Apalagi menurut Bobby, jika jalan di Sumut rusak, masyarakat meminta perbaikan jalan ke Pemprov Sumut.
"Kami hanya mengoptimalkan yang selama ini menggunakan melintas di jalan Provinsi Sumatera Utara yang kita ketahui banyak yang tidak masuk ke kita, beban perbaikan infrastruktur selalu diminta masyarakat kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara," kata Bobby kepada wartawan di Medan, pada Senin, 29 September 2025. (ris)
