Puan dan Dasco, Dua Politisi Sipil di Tengah Suhu Demokrasi

Jakarta - Di tengah dinamika politik nasional yang kerap diwarnai ketegangan, Indonesia membutuhkan politisi yang mampu menjaga perbedaan tetap berada dalam koridor demokrasi. Politik tidak semestinya selalu berujung pada pertentangan.

Dalam konteks itu, Puan Maharani dari PDI Perjuangan dan Sufmi Dasco Ahmad dari Partai Gerindra menarik untuk dicermati. Keduanya berasal dari kekuatan politik berbeda, tetapi sama-sama menempati posisi strategis dalam kehidupan politik nasional.

Puan berada di pucuk penting parlemen sekaligus menjadi salah satu figur sentral PDI Perjuangan. Sementara Dasco merupakan salah satu figur penting Gerindra yang memiliki pengalaman panjang dalam komunikasi politik dan dinamika parlemen.

Keduanya menunjukkan bahwa perbedaan partai tidak harus menghilangkan ruang komunikasi. Dalam demokrasi, perbedaan justru merupakan sesuatu yang wajar selama tidak berubah menjadi permusuhan.

Indonesia dalam beberapa tahun terakhir mengalami berbagai dinamika politik, ekonomi, dan hukum. Tidak sedikit persoalan yang berpotensi memperlebar jarak di antara kelompok masyarakat.

Namun, demokrasi Indonesia sejauh ini tetap memiliki ruang untuk mengelola perbedaan tersebut melalui institusi politik dan komunikasi antarelite.

Di sinilah figur seperti Puan dan Dasco mempunyai tanggung jawab yang lebih besar. Posisi mereka bukan hanya membawa kepentingan partai, tetapi juga ikut menentukan bagaimana demokrasi bekerja di tengah masyarakat.

Politik membutuhkan ketegasan, tetapi juga membutuhkan kemampuan menahan diri. Kritik harus tetap hidup, perbedaan pendapat harus dihormati, dan kekuasaan harus tetap diawasi.

Yang harus dihindari adalah ketika persaingan politik elite berubah menjadi konflik horizontal di tengah masyarakat.

Masyarakat sudah cukup lama menjadi penonton dari pertarungan politik yang sering kali terlalu gaduh. Energi bangsa seharusnya tidak habis hanya untuk mempertentangkan siapa yang menang dan siapa yang kalah.

Politik pada akhirnya harus kembali kepada kepentingan rakyat.

Momentum 17 Agustus 2026, ketika Indonesia memperingati 81 tahun kemerdekaan, semestinya menjadi kesempatan untuk melihat kembali makna politik dalam kehidupan berbangsa.

Kemerdekaan bukan hanya tentang pergantian kekuasaan. Kemerdekaan juga berarti kemampuan bangsa mengelola perbedaan tanpa kehilangan persatuan.

Karena itu, politik tidak boleh berhenti pada perebutan jabatan. Politik harus menjadi instrumen untuk menciptakan keamanan, kesejahteraan, keadilan, dan kehidupan demokrasi yang semakin matang.

Puan dan Dasco mempunyai ruang untuk menunjukkan bahwa politik sipil Indonesia dapat bergerak ke arah tersebut. Perbedaan posisi politik tidak harus menghilangkan dialog.

Justru dari dialog antarkekuatan yang berbeda itulah demokrasi dapat menemukan keseimbangannya.

Indonesia membutuhkan politisi yang mampu membedakan antara lawan politik dan musuh bangsa. Lawan politik dapat berganti setelah pemilu, tetapi persatuan Indonesia tidak boleh ikut berganti.

Pada titik itulah kualitas seorang politisi diuji. Bukan hanya ketika mampu memenangkan pertarungan politik, tetapi ketika mampu menjaga agar setelah pertarungan selesai, masyarakat tidak terpecah.

Masyarakat membutuhkan politik yang lebih dewasa: keras dalam gagasan, tetapi santun dalam perbedaan; tegas dalam kepentingan, tetapi tetap menjaga persaudaraan.

Jika Puan dan Dasco mampu terus menjaga ruang komunikasi tersebut, keduanya dapat menjadi bagian dari wajah politik Indonesia yang lebih matang.

Sebab pada akhirnya, demokrasi bukan sekadar tentang siapa yang berkuasa. Demokrasi adalah tentang bagaimana kekuasaan digunakan untuk memastikan bangsa ini tetap bersatu dan rakyat tetap memiliki harapan.

Indonesia membutuhkan lebih banyak politisi yang mampu memenangkan perbedaan tanpa mengorbankan persatuan.(by)