SUARA NEGERI | JAKARTA — Satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menjadi babak baru perjalanan bangsa. Di tengah gejolak geopolitik dan ketidakpastian ekonomi global, pemerintahan ini berhasil menjaga tingkat kepuasan publik sebesar 71,8% (survei Poltracking Indonesia), menandakan stabilitas dukungan rakyat terhadap arah kepemimpinan nasional.
Pemerintahan Kabinet Merah Putih berdiri di atas dua fondasi ideologis: kesadaran geopolitik Bung Karno dan doktrin ekonomi Sumitronomic — dua poros yang berupaya mengembalikan Indonesia ke jalur kemandirian dan kehormatan nasional.
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menilai arah kebijakan luar negeri Prabowo memperlihatkan kebangkitan kembali semangat geopolitik Soekarnois. Dalam pernyataannya (19/10/2025), Hasto mengatakan bahwa Prabowo menghidupkan kembali visi “berdiri di atas kaki sendiri” dalam diplomasi dunia.
"PDI Perjuangan mengapresiasi arah kepemimpinan yang digerakkan oleh kesadaran geopolitik Bung Karno dalam mewujudkan tatanan dunia baru yang lebih damai, adil, dan setara," ujar Hasto.
"Prabowo mengangkat kembali kepemimpinan Indonesia di dunia internasional dengan mengambil prakarsa perdamaian, termasuk perjuangan kemerdekaan Palestina," tambahnya.
Geopolitik Bung Karno: Indonesia sebagai Poros Dunia
Konsep geopolitik Bung Karno bukan sekadar posisi dalam peta, melainkan kesadaran historis bangsa maritim yang menjadi penghubung tiga samudra dan dua benua.
Dalam kerangka itu, Indonesia tidak boleh menjadi objek dominasi kekuatan global, melainkan subjek aktif dalam menciptakan tatanan dunia yang berkeadilan.
Langkah Prabowo untuk memulihkan peran Indonesia di dunia internasional, terutama melalui diplomasi perdamaian dan solidaritas Global South, menjadi bentuk konkret dari geopolitik humanis tersebut. Indonesia kembali diposisikan sebagai jembatan peradaban Timur dan Barat, bukan sekadar pasar atau sekutu.
Namun, dalam pandangan kiri nasionalis, diplomasi tidak akan bermakna tanpa fondasi ekonomi yang kuat dan berdikari. Geopolitik tanpa basis ekonomi rakyat hanya akan menjadi slogan, bukan kekuatan.
Ekonomi Sumitronomic: Jalan Tengah antara Kapital dan Kerakyatan
Di bidang ekonomi, pemerintahan Prabowo memperkenalkan konsep Sumitronomic, sebuah filsafat ekonomi yang berakar pada nilai keseimbangan Nusantara. Konsep ini menolak ekstremisme kapitalisme liberal maupun sosialisme negara total, dan berupaya membangun model ekonomi yang berdaulat, berkeadilan, dan berkelanjutan.
Sumitronomic mengandung tiga poros utama:
- Kemandirian nasional, mengurangi ketergantungan pada modal asing dan impor pangan-energi.- Keadilan sosial, pemerataan sumber daya dan pembangunan yang berpihak kepada rakyat kecil.- Keseimbangan geopolitik ekonomi, memastikan setiap kebijakan ekonomi nasional mendukung posisi strategis Indonesia di tingkat global.
Namun, realitasnya belum sepenuhnya sejalan dengan idealisme tersebut. Anggota DPR RI Fraksi PDIP, Andreas Hugo Pareira, mengingatkan bahwa tahun pertama pemerintahan ini masih diliputi problem struktural dan transisi ekonomi yang tidak mudah.
"Memadukan janji kampanye dengan ide dasar Astacita ternyata tidak mudah. Banyak program prioritas yang belum menunjukkan akselerasi," ujarnya.
Andreas juga menyoroti pengelolaan aset strategis negara yang beralih dari BUMN ke Danantara, yang dianggap belum mencerminkan prinsip efisiensi dan kedaulatan ekonomi.
"KA Cepat Whoosh menambah beban APBN, PSN menuai protes, dan kini rakyat menuntut arah baru pembangunan yang benar-benar pro-rakyat," tegasnya.
Dilema Pembangunan dan Arah Baru Nasionalisme Ekonomi
Di satu sisi, Prabowo berupaya memperkuat program prioritas seperti MBG (Makan Bergizi Gratis), Danantara, dan Koperasi Merah Putih. Namun di sisi lain, beban warisan proyek infrastruktur era sebelumnya masih menahan langkah transformasi struktural.
PDI Perjuangan menilai, tanpa koreksi ideologis yang tajam dan keberanian untuk “menasionalisasi arah kebijakan”, ekonomi Indonesia akan terjebak dalam dualisme: antara semangat kemandirian dan ketergantungan kapital.
"Prabowo perlu memfokuskan program prioritasnya sambil merevisi program-program warisan Jokowi yang inefisien," kata Andreas.
Menuju Kedaulatan Baru: Politik Bung Karno, Ekonomi Sumitronomic
Dari geopolitik hingga ekonomi, satu hal menjadi jelas: pemerintahan Prabowo-Gibran tengah berusaha merumuskan identitas nasional baru, sebuah Indonesia Raya yang kuat dalam politik luar negeri, namun juga kokoh dalam ekonomi rakyatnya.
Geopolitik Bung Karno memberi arah moral; Sumitronomic memberi pijakan ekonomi. Keduanya berpadu dalam gagasan besar membangun Negara Berkedaulatan Ganda: berdaulat secara politik dan berdikari secara ekonomi.
Dalam pandangan, ini bukan sekadar evaluasi teknis pemerintahan, melainkan pertarungan ideologis antara kapital global dan marhaenisme nasional. Pertarungan untuk menentukan apakah Indonesia akan menjadi bangsa pengikut arus, atau pemimpin dunia baru yang berdiri di atas kesadarannya sendiri.(sa/by)
