Kongres SI di Surabaya, Ferry Juliantono Bidik Kemiskinan dan Pinjaman Ilegal

SURABAYA, SUARA NEGERI — Menteri Koperasi Ferry Juliantono mendorong penguatan ekonomi berbasis masyarakat saat membuka Kongres Nasional Majelis Tahkim ke-42 Syarikat Islam (SI) di Surabaya, Jawa Timur, pada Minggu (18/10/2026).

Ferry, yang juga menjabat Sekretaris Jenderal SI, membuka kongres bersama Presiden SI Hamdan Zoelva. Kongres berlangsung hingga 20 Oktober dengan tema “Dakwah Ekonomi Menuju Kemerdekaan Sejati”.

Ferry mengatakan kongres akan merumuskan kebijakan strategis yang berfokus pada lima bidang, yakni ekonomi syariah, koperasi, zakat dan wakaf, ekologi dan keberlanjutan, serta kewirausahaan umat.

SI, kata dia, akan mengaktifkan seluruh cabangnya untuk membantu masyarakat keluar dari jeratan pinjaman ilegal, menyediakan bantuan pangan, dan menangani persoalan kemiskinan.

“Kami akan aktifkan seluruh cabang untuk membebaskan masyarakat dari jeratan pinjaman ilegal, memberikan bantuan pangan, serta menyelesaikan masalah warga yang miskin,” kata Ferry.

Di sektor koperasi, SI mendorong pengembangan koperasi pendukung pesantren, koperasi pembiayaan syariah, serta koperasi berbasis masjid dan tempat ibadah. Organisasi itu juga ingin meningkatkan produktivitas pengelolaan zakat dan wakaf agar manfaatnya lebih langsung dirasakan masyarakat.

Pada sektor ekonomi syariah, SI menargetkan perluasan inklusi keuangan dan peningkatan akses permodalan bagi pengusaha Muslim.

Presiden SI Hamdan Zoelva mengatakan Surabaya dipilih untuk membangkitkan kembali semangat perjuangan ekonomi dan kebangsaan yang menjadi bagian dari sejarah organisasi tersebut. Kota itu menjadi lokasi kongres pertama SI pada Januari 1913, yang menurut Hamdan dihadiri sedikitnya 15.000 orang.

Hamdan menekankan koperasi sebagai instrumen solidaritas dan kemandirian ekonomi, bukan semata-mata sarana mencari keuntungan.

“Koperasi bukan sekadar usaha mencari untung, melainkan wujud solidaritas,” katanya.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan agenda kedaulatan pangan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sejalan dengan cita-cita ekonomi SI dan amanat Pasal 33 UUD 1945 mengenai pengelolaan sumber daya untuk kemakmuran rakyat.

Zulkifli juga menyoroti program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai salah satu instrumen untuk memperluas manfaat ekonomi hingga tingkat akar rumput.

Kongres tersebut dihadiri sejumlah pejabat pemerintah, tokoh agama, dan perwakilan Syarikat Islam dari berbagai daerah. (Jamil)