Bedah Buku “Negara Hukum Berwatak Pancasila”: Membaca Kembali Arah Negara Hukum Indonesia

Semarang — Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (FH UNDIP) akan menggelar bedah buku “Negara Hukum Berwatak Pancasila” pada Rabu, 9 September 2026. Menurut Penjelasan Ketua Panitia Penyelenggara, Laksda TNI (Purn) Joko Sulityono, S.H., M.H., kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian purna bakti Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S., sekaligus menjadi forum akademik untuk merefleksikan arah pembangunan hukum dan ketatanegaraan Indonesia di tengah perubahan zaman.

Bedah buku ini tidak hanya membahas sebuah karya akademik, tetapi juga mengangkat pertanyaan mendasar mengenai karakter negara hukum Indonesia: bagaimana hukum nasional dapat merespons perubahan zaman tanpa kehilangan landasan nilai dan kepribadian bangsa yang berakar pada Pancasila?

Buku “Negara Hukum Berwatak Pancasila” menghimpun pemikiran dan testimoni dalam rangka purna bakti Prof. Dr. Arief Hidayat. Gagasan mengenai negara hukum yang berwatak Pancasila menjadi relevan di tengah perkembangan hukum Indonesia yang semakin kompleks.

Dalam konteks tersebut, hukum tidak hanya dituntut memberikan kepastian melalui norma dan prosedur, tetapi juga mampu menghadirkan keadilan, kemanfaatan, kemanusiaan, serta perlindungan terhadap masyarakat.

Konsep negara hukum berwatak Pancasila menempatkan hukum tidak semata-mata sebagai kumpulan aturan, tetapi juga sebagai instrumen yang memiliki orientasi nilai. Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi bagian penting dalam memahami arah pembentukan dan pembangunan hukum nasional.

Persoalan tersebut semakin relevan ketika hukum Indonesia menghadapi perubahan sosial, politik, ekonomi, teknologi, serta pengaruh globalisasi. Tantangannya adalah bagaimana sistem hukum dapat beradaptasi terhadap perkembangan zaman sekaligus mempertahankan fondasi konstitusional dan karakter kebangsaan.

Rangkaian purna bakti Prof. Dr. Arief Hidayat memberikan dimensi tersendiri bagi forum tersebut. Pengabdian panjang di dunia akademik dan hukum menjadi momentum untuk melihat kembali perkembangan pemikiran mengenai negara hukum sekaligus mendiskusikan relevansinya terhadap persoalan hukum Indonesia ke depan.

Forum ini mempertemukan perspektif akademisi, praktisi, mahasiswa, serta pemerhati hukum dan ketatanegaraan.

Diskusi tidak berhenti pada pertanyaan mengenai bagaimana hukum dibuat dan ditegakkan, tetapi juga menyentuh persoalan yang lebih mendasar: untuk tujuan apa hukum dibangun dan nilai apa yang harus menjadi pijakannya?

Di tengah dinamika hukum nasional, diskursus mengenai negara hukum berwatak Pancasila menjadi penting untuk melihat kembali hubungan antara Pancasila, konstitusi, negara hukum, demokrasi, dan pembangunan hukum nasional.

Dengan perspektif tersebut, pembangunan hukum tidak hanya ditempatkan dalam kerangka legal-formal, tetapi juga dikaitkan dengan nilai keadilan, kemanusiaan, demokrasi, kesejahteraan, dan kepentingan nasional.

Kegiatan akan diawali dengan Opening Speech Rektor UNDIP Prof. Dr. Suharnomo, S.E., M.Si., kemudian dilanjutkan Welcome Speech Dekan Fakultas Hukum UNDIP Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.

Selanjutnya, Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S. akan memberikan pengantar sebagai penulis buku.

Diskusi menghadirkan Sukidi dan Prof. Dr. F.X. Adji Samekto, S.H., M.Hum. sebagai narasumber, dengan Prof. Dr. Lita Tyesta ALW, S.H., M.Hum. sebagai moderator.

Kehadiran para akademisi dan tokoh hukum tersebut diharapkan membuka perspektif yang lebih luas mengenai posisi Pancasila dalam perkembangan pemikiran negara hukum Indonesia, sekaligus menjawab tantangan pembangunan hukum di tengah perubahan sosial dan perkembangan global.

Jadwal dan Lokasi

Bedah Buku “Negara Hukum Berwatak Pancasila” akan dilaksanakan pada:

Kegiatan juga dapat diikuti secara daring melalui Zoom Meeting.

Melalui forum tersebut, pembahasan mengenai “Negara Hukum Berwatak Pancasila” diharapkan tidak berhenti pada telaah terhadap sebuah buku, tetapi berkembang menjadi refleksi mengenai arah pembangunan hukum Indonesia di tengah perubahan zaman.

Pertanyaan mengenai hubungan antara modernisasi hukum dan karakter Pancasila menjadi salah satu isu penting yang akan mengemuka dalam forum tersebut. Di tengah tuntutan perubahan dan perkembangan global, pembangunan hukum Indonesia kembali dihadapkan pada pertanyaan mendasar: bagaimana memastikan hukum tetap adaptif terhadap zaman, sekaligus berakar kuat pada Pancasila dan konstitusi?