SUARA NEGERI | JAKARTA — Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menyoroti maraknya regulasi yang dinilai terlalu memanjakan konsesi besar hingga memicu bencana ekologis masif di berbagai wilayah Indonesia.
Megawati secara spesifik menghubungkan kerusakan lingkungan di wilayah hulu dengan rentetan bencana hidrometeorologi yang baru-baru ini melumpuhkan puluhan kabupaten dan kota di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Menurutnya, banjir ekstrem dan longsor tersebut bukan peristiwa alam semata, melainkan dampak nyata dari perubahan fungsi lahan penyangga menjadi kawasan eksploitasi.
"Undang-undang dan regulasi yang memberi karpet merah pada konsesi besar telah membuka jalan bagi deforestasi, perampasan tanah, dan penghancuran ekosistem," kata Megawati dalam pidato peringatan HUT PDIP ke-53 dan pembukaan Rakernas I di Ancol, Jakarta, pada Sabtu, 10 Januari 2026.
Masih menurut Megawati, pembukaan hutan secara masif untuk tanaman monokultur telah menghilangkan kemampuan alam dalam menyerap air, yang pada akhirnya menghantam kehidupan rakyat kecil di hilir yang tidak pernah dilibatkan dalam pengambilan keputusan.
Oleh karena itu, PDIP menolak model pembangunan yang hanya mengejar pertumbuhan, namun mengabaikan keadilan ekologis.
Ia mengingatkan kembali pesan Proklamator Bung Karno pada tahun 1946 tentang vitalnya keberadaan hutan bagi kehidupan bangsa.
Menurut Mega, praktik eksploitasi yang terjadi saat ini merupakan bentuk kemunduran bagi nilai-nilai kemanusiaan dan kebangsaan.
"Atas nama pembangunan, rakyat disingkirkan dan alam dikorbankan. Ini bukan pembangunan, melainkan pembangunan tanpa keadilan dan tanpa peradaban," ujarnya.
Kritik ini sekaligus menjadi instruksi bagi seluruh kader PDIP, terutama yang berada di eksekutif dan legislatif, agar berani menyuarakan kebenaran ekologis dan melawan kebijakan yang merusak bumi.
Lebih jauh, Megawati menekankan bahwa legitimasi sebuah partai politik tidak diukur dari jumlah kursi kekuasaan, melainkan dari keberpihakannya yang nyata terhadap rakyat dan kelestarian alam.
Melalui Rakernas I ini, PDIP berkomitmen untuk memperkuat agenda strategis dalam menghadapi krisis ekologis global demi keselamatan masa depan bangsa.
Di dalam Rakernas ini dibahas sikap politik, termasuk jawaban Partai atas berbagai persoalan geopolitik, krisis ekologis, korupsi, persoalan ekonomi, penegakan hukum, hingga program internal Partai dan tanggung jawab kerakyatan Partai (sri)
